Tampilkan postingan dengan label Nanggroe-Sabang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nanggroe-Sabang. Tampilkan semua postingan
Gubernur Ganti Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Gubernur Ganti Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang


Banda Aceh - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Nova Iriansyah MT akhirnya memberhentikan Dr Sayid Fadhil MHum dari jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) setelah menjabat hampir sembilan bulan.

Sebagai penggantinya, DKS menunjuk Ir Razuardi Ibrahim MT yang akrab disapa Essex sebagai Plt Kepala BPKS. Pergantian Sayid Fadhil terbilang cepat. Dia baru memangku jabatan itu sejak 22 Maret 2018.

Pergantian ‘kilat’ itu dilakukan Nova bukan tanpa sebab dan telah mendapat rekomendasi dari DPRA. Langkah tegas tersebut diambil tidak terlepas dari hasil evaluasi Badan Pengawas BPKS terhadap kinerja manajemen lembaga itu yang dinilai sangat lemah dan melakukan beberapa kesalahan fatal secara hukum.

Informasi mengenai pergantian Sayid Fadhil dari Kepala BPKS tersebut disampaikan oleh Sekretaris DKS, Makmur Ibrahim MHum dalam konferensi pers di Media Center Humas Kantor Gubernur Aceh, Rabu (16/1).

Dalam konferensi pers itu, Makmur didampingi Asisten I Setda Aceh, Dr M Jafar MHum, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Drs Syakir MSi, dan Kepala Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Saifullah Abdulgani.

Makmur menyampaikan, pergantian dilakukan atas keputusan bersama ketua dan anggota DKS yang terdiri atas Gubernur Aceh selaku Ketua dan Wali Kota Sabang serta Bupati Aceh Besar selaku anggota. Surat Keputusan (SK) itu sendiri dikeluarkan dengan tiga nomor surat.

SK Gubernur Aceh Nomor 515/39/2019, SK Wali Kota Sabang Nomor 800/14/2019, dan SK Bupati Aceh Besar Nomor 13/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Saudara Sayid Fadhil dari Kepala BPKS tertanggal 16 Januari 2019.

“Hari ini SK sudah berlaku karena keputusan itu berlaku pada saat ditetapkan. Untuk jabatan Kepala BPKS yang kosong, Dewan Kawasan Sabang telah menunjuk Saudara Ir Razuardi MT sebagai pelaksana tugas melalui SK Nomor 515/40/2019,” sebut Makmur.

Kesalahan fatal
Dia jelaskan, pergantian itu dilakukan berdasarkan hasil rapat DKS yang dilakukan beberapa kali, terkahir pada 8 Januari 2019. Sebelumnya, Sayid Fadhil juga telah diingatkan dan ditegur agar memacu kinerjanya lebih baik, tapi tidak juga membaik.

Makmur yang juga Kepala Kantor Regional XIII, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Aceh menyebutkan ada banyak kesalahan fatal yang dilakukan Sayid Fadhil saat menjabat Kepala BPKS seperti terkait manajerial dan kepemimpinan yang paling utama.

Kesalahan lain, sebut Makmur, Sayid melakukan pergantian direktur tanpa seizin Ketua DKS dan mengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya dari PNS, tapi ditempatkan pihak swasta dan tanpa seizin Ketua DKS juga.

Karena berbagai persoalan tersebut, kemudian DKS mengambil keputusan untuk menggantinya. Pemberhentian tersebut dibolehkan dan disebutkan dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Sayid Fadhil sendiri.

“Apabila dalam jangka waktu sekurang-kurangnya enam bulan saya tidak mampu melaksanakan pakta integritas ini, saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan, serta tidak akan melakukan tuntutan hukum apa pun,” bunyi salah satu poin pakta integritas itu.

Mengapa Razuardi? 
Sekretaris DKS, Makmur Ibrahim juga mengungkapkan alasan DKS memilih Razuardi Ibrahim atau akrab disapa Essex sebagai Plt Kepala BPKS menggantikan Sayid Fadhil yang diberhentikan Ketua DKS yang juga Plt Gubernur Aceh.

“Beliau dipandang mampu, apalagi saat ini banyak pekerjaan-pekerjaan fisik yang harus dilaksanakan. Beliau adalah insinyur dan magister teknik, dari segi manajerial juga cukup berpengalaman karena pernah menjabat Sekda Bireuen dan Aceh Tamiang,” katanya.

Makmur menyampaikan, Razuardi diberi tugas untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di manajemen BPKS. Meskipun dalam SK tidak diberi batas waktu untuk menyelesaikannya, tapi Makmur berharap Razuardi bisa mengatasinya selama enam bulan pertama.

“Tugas Razuardi melakukan pembenahan, konsolidasi ke dalam, dan persiapan untuk perekrutan kepala BPKS definitif. Kita harapkan bisa terealisasi dalam waktu enam bulan pertama, walaupun dalam SK tidak disebutkan,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Makmur juga menyebutkan, sejak berakhirnya jabatan sebagai Sekda Aceh Tamiang pada akhir Desember lalu, Razuari kini telah ditarik sebagai pegawai Provinsi Aceh, yaitu pelaksana pada Sekretariat Setda Aceh.
Sabang Mulai Tanam Kurma Perdana

Sabang Mulai Tanam Kurma Perdana


Sabang – Indonesia Date Palm Associated (IPDA) saat ini mulai merambah Sabang dalam upaya membudayakan penanaman kurma.

Wali Kota, Nazaruddin S.I.Kom ikut berpartsipasi dalam penanaman pohon kurma perdana di Pulau Weh, yang berlangsung, Senin (7/1/2018).

Penanaman itu juga diinisiasi oleh Indonesia Date Palm Associated (IPDA) dengan melibatkan Pemko Sabang.

Wali Kota Nazaruddin yang akrab disapa Teungku Agam mengatakan, penanaman pohon kurma perdana menjadi momen yang bersejarah bagi masyarakat Sabang.

"Ini merupakan hal yang sangat positif dan bersejarah, karena sama-sama mengetahui manfaat yang sangat banyak dari pohon kurma seperti sebagai tanaman proteksi terhadap tsunami, penahan abrasi dan penghijauan garis pantai" ujar Teungku Agam.

Menurutnya, penanaman itu sebagai langkah awal dalam membangun agrowisata.

Ke depannya diharapkan kurma dapat menjadi komoditi andalan di Aceh.

Dikatakan, kegiatan itu juga menjadi motivasi bagi warga Sabang untuk mulai membudiyakan kurma dan menjadikannya sebagai destinasi agrowisata baru.

"Semoga kegiatan ini dapat memotivasi minat masyarakat Aceh dan Sabang khususnya untuk mulai membudiyakan kurma dan menjadikannya sebagai destinasi agrowisata baru yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja serta diharapkan juga bisa dinikmati oleh anak cucu Kita nantinya" harap Wali Kota. 

Sedangkan pendiri Institut Kurma Indonesia (IKI), Dr Hasbalah MT, M.Sc mengatakan, pihaknya akan memberikan 100 batang bibit kurma dan penanamannya akan di awasi langsung oleh IKI.

Diharapkan bisa menjadi pendapatan tambahan masyarakat Sabang.

"Pohon kurma merupakan tanaman eksotis yang tidak menghasilkan sampah dan sangat sesuai dijadikan sebagai pondasi dan insfrastruktur wisata halal apabila Kita tanam disepanjang garis pantai Sabang" ungkapnya.

Hasbalah juga mengatakan penanaman pohon kurma secara simbolik ini melalui beberapa metode penanaman yang salah satunya oleh wisatawan.

"Nantinya beberapa nama pohon kurma yang ditanam akan diberi nama dengan nama si penanam. Sehingga si penanam akan kembali lagi untuk melihat perkembangan dan itu tentunya akan meningkatkan wisatawan nasional dan internasional untuk datang ke Pulau Weh Sabang" katanya.
Pemko Sabang Larang Perayaan Tahun Baru

Pemko Sabang Larang Perayaan Tahun Baru


Sabang - Pemerintah Kota (Pemko) Sabang dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengeluarkan seruan bersama yang melarang umat muslim merayakan malam pergantian tahun.

Wali Kota Sabang, Nazaruddin SIKom melalui Kabag Umum dan Humas Pemko Sabang, Bahrul Fikri SSTP MM mengatakan, kunjungan wisatawan memang perlu diprioritaskan, mengingat Kota Sabang merupakan kawasan wisata Islami. Tapi diharapkan kepada semua masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang agar mematuhi seruan bersama yang telah disepakati.

“Kita coba melahirkan Sabang ini sebagai kota wisata yang Islami, dimana jelang pergantian tahun ini tidak ada perayaan dalam bentuk apapun,” terangnya.

Ia menjelaskan, seruan bersama yang ditandatangani Wali Kota Sabang dan unsur Forkopimda itu, berisikan imbauan untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat ugal-ugalan, hura-hura, seperti meniup terompet, menyalakan kembang api, minum-minuman keras serta semua bentuk kegiatan yang diharamkan dalam Islam.

“Kepada pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara agar dapat menyesuaikan sikap, perilaku dan pakaian dengan kondisi adat, budaya masyarakat Kota Sabang yang melaksanakan syariat Islam,” pintanya.

Untuk para pedagang, pemilik hotel dan penginapan, restoran dan kafe untuk tidak memfasilitasi kegiatan penyambutan tahun baru masehi 2019 baik itu berupa barang maupun atribut-atribut yang bertentangan dengan syariat Islam.

“Tidak hanya saat tahun baru, pada hari-hari biasa pun tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam,” pungkasnya.
KPPBC Sabang Minta Dukungan Pendirian Pos Lalu Bea

KPPBC Sabang Minta Dukungan Pendirian Pos Lalu Bea

Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Banda Aceh menurunkan 42 sak gula ilegal yang disita dari pemasok dari Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh

WartaAcut.com - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kota Sabang, Koen Rahmanto mengajak masyarakat mendukung pendirian Pos Lalu Bea di Sabang. Pendirian Pos Lalu Bea ini merupakan bentuk memperjuangkan hak masyarakat dalam memperoleh bebas bea masuk dan pajak barang impor.

Koen Rahmanto menyampaikan hal ini dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Pentingnya Pembentukan Kantor Pos Lalu Bea di Sabang”. FGD itu berlangsung di Sabang, Rabu (27/9). FGD ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap Pos Lalu Bea.

“Karena itu pihak KPPBC Sabang bersama pemerintah, perusahaan jasa, dan masyarakat akan terus memperjuangkan penetapan Kantor Pos Lalu Bea yang ditunjuk di Kota Sabang,” katanya.

Menurutnya, pengiriman barang impor selama ini diselesaikan di Banda Aceh. Namun, karenakan Banda Aceh bukan termasuk dalam kawasan perdagangan bebas, maka bea masuk dan pajak impor harus dibayarkan sesuai aturan PMK Nomor 182 tahun 2016.

Sedangkan keberadaan Kantor Pos Lalu Bea di kawasan bebas, seperti Sabang, setiap barang masuk dari luar negeri apabila dikirim melalui Pos Lalu Bea yang berada di kawasan bebas, maka akan di bebaskan bea masuk dan pajak impornya serta perizinan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 47 tahun 2012 dan Nomor 120 tahun 2017.

Contohnya HP yang dibeli secara online dari luar negeri seharga Rp 10.000.000 dengan tujuan pengiriman ke Sabang. Biasanya dikenakan bea masuk dan pajak impor hampir mencapai Rp.3.000.000. Namun, dikarenakan dikirim melalui Jasa Pos ke daerah Kawasan Bebas Sabang, maka bea masuk dan pajak impor tersebut dihapuskan alias gratis.

Hal ini jika di kawasan bebas Sabang terdapat fasilitas Pos Lalu Bea, sehingga keberadaan kantor Pos Lalu Bea di Sabang akan sangat bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sabang.

“Dalam arti yang lebih sederhana, masyarakat Sabang akan mendapatkan kebebasan bea masuk dan pajak impor pada setiap barang berasal dari luar negeri ke Sabang, dengan mematuhi jumlah maksimal USD 1.500 per transaksi per orang, maka barang-barang luar negeri akan kembali mewarnai pasar - pasar Sabang untuk dijadikan komoditi souvenir dalam wisata belanja (duty free Shop),” demikian Koen Rachmanto. (Sumber)