Tampilkan postingan dengan label Banda Aceh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Banda Aceh. Tampilkan semua postingan
Begini Pengakuan 3 ASN Perempuan asal Banda Aceh yang Mendapat SK Kenaikan Pangkat dari Sekda Aceh

Begini Pengakuan 3 ASN Perempuan asal Banda Aceh yang Mendapat SK Kenaikan Pangkat dari Sekda Aceh



BANDA ACEH - Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan ini kompak mengaku bersyukur mendapat SK Kenaikan Pangkat yang penyerahannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah, M. Kes.
Ketiganya juga mengaku senang mendapat pengarahan Sekda Aceh karena dapat mendorong ASN untuk memperbaiki kerja melayani dengan lebih baik lagi.
Ajakan Taqwallah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, boros, dan tidak praktis juga disambut baik oleh ASN yang umumnya guru dan petugas kesehatan.
"Saya senang, dan menikmati perubahan yang dilakukan pimpinan ASN ini, karena sekarang sudah dipermudah dalam urusan kenaikan pangkat," kata Supriani (48) yang menerima SK Kenaikan Pangkat IVa dari IIId.
Pengakuan yang sama juga datang dari Dewi Ratna Sari (51) dan Dewi Yanti.
Keduanya mengaku terharu karena memiliki pembina utama ASN yang mau mengubah kebiasaan lama yang tidak baik dan tidak mudah dalam proses pengurusan kenaikan pangkat.
"Saya terharu punya pemimpin ASN yang peduli pada ASN, kami jadi bangga dan bersemangat," kata Dewi dari SMK 3 Banda Aceh yang menerima SK Kenaikan Pangkat dari III d ke IV a.
"Alhamdulillah, ini satu anugerah karena ini perubahan yang selama ini kami harapkan, jika dulu lebih susah mengurus pangkat termasuk mendapatkan SK, kini sudah lebih mudah," kata Dewi Yanti (47) yang juga naik pangkat dari III d ke IV a.
Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah menyerahkan 235 SK Kenaikan Pangkat kepada tenaga pendidik SLTA dan tenaga kesehatan dan lainnya, satu diantaranya adalah SK Pensiun untuk ASN di Aceh Besar.
Penyerahan SK massal untuk PNS Sabang, Aceh Besar dan Banda Aceh itu dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Aceh yang ikut dihadiri oleh 190 tamu undangan.
Kabiro Humpro Setda Aceh, Muhammad Iswanto menjelaskan, selain di Banda Aceh, ada beberapa lokasi lain tempat para ASN akan menerima SK kenaikan pangkatnya.
Total seluruh ASN yang mendapat SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun TMT 1 Oktober 2019 adalah 2663 SK.
Untuk penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun oleh Sekda Aceh selanjutnya akan dilakukan di Aceh Barat, Aceh Selatan, Subulussalam, Tekengon, Langsa, Lhokseumawe, Pidie, juga di Simeulue.
"Khusus untuk ASN dilingkungan SKPA, 770 SK Kenaikan Pangkat dan 10 SK Pensiun akan diberikan di Kantor Gubernur Aceh pada 30 September 2019. Jadi, penyerahan SK dari 24 September sd 1 Oktober 2019," kata Iswanto.
Sekda Aceh dr Taqwallah M.Kes foto bersama pegawai usai terima SK kenaikan pangkat dan SK pensiun Selasa (24/9) di Aula Disdik Aceh
Sekda Aceh dr Taqwallah M.Kes foto bersama pegawai usai terima SK kenaikan pangkat dan SK pensiun Selasa (24/9) di Aula Disdik Aceh (SERAMBINEWS.COM/HERIANTO)
Selain penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun, Sekda Aceh juga akan mengajak ASN diberbagai daerah di Aceh untuk ambil peduli pada kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah ibadah dan sekolah.
"Kita sudah menerapkan Bersih, Rapi, dan Indah di lingkungan Pemerintah Aceh dan ingin memperluas ke daerah, jika meunasah dan mesjid serta sekolah bersih, rapi dan indah, ini akan menjadi spirit menuju Aceh Hebat," tutup Iswanto.
Amatan di ruang kegiatan penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun tidak ikut disajikan kue, minuman, dan buah-buahan, juga tidak ada kursi empuk untuk rombongan Sekda.
Tidak terlihat juga "perlombaan" pidato, masing-masing menyampaikan laporan singkat terkait isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dan penangganan segera dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan ASN.(*)
Sumber: Serambinews
DPRK Diminta Lahirkan Qanun Cagar Budaya

DPRK Diminta Lahirkan Qanun Cagar Budaya



BANDA ACEH - Pegiat sejarah yang juga Kolektor Naskah Kuno, Tarmizi A Hamid mendorong DPRK Banda Aceh untuk melahirkan Qanun Cagar Budaya. Qanun itu penting mengingat Banda Aceh banyak menyimpan situs cagar budaya, seperti batu nisan, situs bangunan, situs benda dan tidak benda.
"Banda Aceh perlu dan sangat penting segera melahirkan qanun tersebut untuk menyelamatkan kekayaan khazanah budaya ini," kata Tarmizi saat menjadi pembicara pada kegiatan orientasi dan pembekalan anggota DPRK Banda Aceh, di Hotel Kyriad Banda Aceh, Senin (23/9).
Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRK Banda Aceh dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh diikuti 30 anggota DPRK Banda Aceh terpilih pada Pemilu 2019.
Pentingnya qanun itu, menurut Tarmizi, agar semua khazanah budaya bisa teridentifikasi dengan baik. "Supaya bisa ditata lebih rapi dan punya identifikasi katalogisasi masing-masing," ucap dia.
Menurut Cek Midi--panggilan akrabTarmizi, Banda Aceh dikenal dengan daerah yang banyak peninggalan pusaka budaya baik dalam bentuk benda maupun warisan budaya tak benda. Kekayaan ini sebagai titipan leluhur Aceh masa lalu yang belum sempat tergali semuanya.
"Produk budaya masa lalu ini sangat penting dan bernilai bagi pembangunan kota tercinta ini. Apalagi Banda Aceh pernah menjadi kota pusat peradaban yang gemilang di Asia Tenggara," ungkap Tarmizi.
Tempo dulu, sambung dia, Kota Banda Aceh adalah kota pusat peradaban Islam terbesar kelima di dunia, setelah Turki Utsmaniyah di Istanbul, Maroko di Afrika, Isfahan di Persia, Agra di Mughal, dan Bandar Aceh Darussalam di Asia Tenggara.
Bandar Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Johan Syah pada tahun 1205 M. "Sebagai kota yang mempunyai predikat peradaban yang gemilang, tentu menyimpan khazanah pusaka yang tidak pernah tergantikan," ujar dia.
Atas dasar itu, Tarmizi mendorong DPRK melahirkan qanun cagar budaya. Sebab, apabila membengkalaikan dan menyia-nyiakan bainah (harta warisan), kehidupan akan carut marut karena identitas kedaerahannya kabur.
"Kehidupan menjadi tanpa arah karena tidak peduli dengan peninggalan peristiwa sejarah. Peninggalan sejarah adalah bukti kehidupan. Jika tidak peduli dengan sejarah, maka sama dengan tidak peduli dengan kehidupan," ungkap dia.
Ketua sementara DPRK Banda Aceh, Tati Meutia Asmara menyatakan sepakat dengan usulan Tarmizi untuk melahirkan qanun cagar budaya, karena memang Banda Aceh dikenal sebagai kota pusaka.
Tati berupaya bahwa rancangan qanun tentang cagar budaya bisa masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRK tahun 2020. "Insyaaallah secara pribadi saya sangat sepakat dan masalah ini harus kita prioritaskan. Harapan kita bisa masuk prolegda tahun 2020," katanya, Senin (23/9).
Sumber: Serambinews
Warga Baiknya Kenakan Masker N95 untuk Cegah Dampak Asap, Ini Kelebihan dari Masker Biasa

Warga Baiknya Kenakan Masker N95 untuk Cegah Dampak Asap, Ini Kelebihan dari Masker Biasa



BANDA ACEH - Kabut asap kiriman sudah merambah Aceh sejak Senin (23/9/2019).
Kondisi ini membuat udara Aceh memburuk. 
Warga yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk mengenakan masker agar tidak terganggu pernapasan akibat kabut asap. Masker apa yang cocok untuk mencegah dampak asap?
dr Muhammad Iqbal yang dikonfirmasi Serambinews.com, Selasa (24/9/2019) mengakui dampak asap bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius pada sistem pernafasan.
"Kita ketahui bersama, kabut asap bisa berdampak banyak bagi kesahatan , terutama dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius pada sistem pernafasan," katanya.
Untuk menjaga agar kesehatan tetap terjaga, warga dianjurkan menggunakan masker N95. Kenapa masker N95? 
"Masker N95 adalah masker yang mampu memfiltrasi partikel halus berukuran 0,5 - 2,5 mikron sampai dengan 95 persen," ujar dokter umum yang bertugas UPTD Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat ini.
Mengapa dikatakan N95? N artinya non oil based partikel (partikel-partikel yang tidak mengandung minyak).
Sedangkan 95 artinya, lanjut Direktur Klinik Meurasi Lambaro, mampu memfilter partikel halus sampai dengan 95 persen.
"Karena itu, masker N95 dapat digunakan saat kondisi seperti ini untuk melindungi diri dari kabut asap, karena masker N95 dapat menyaring partikel sampai 95 persen.
Sedangkan masker biasa tidak seperti itu," ujar dia.(*)
Sumber: Serambinews
Terkait Usulan Kenaikan TPK PNS Aceh, MaTA Ingatkan bahwa Aceh Provinsi Termiskin

Terkait Usulan Kenaikan TPK PNS Aceh, MaTA Ingatkan bahwa Aceh Provinsi Termiskin



BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan usulan kenaikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) PNS Aceh dalam RAPBA 2020.
Usulan tersebut dinilai tak berpihak kepada rakyat Aceh yang saat ini masih banyak hidup miskin.
"Ingat, Aceh masih provinsi termiskin saat ini," kata Koordinator MaTA, Alfian, kepada Serambinews.com, Senin (23/9/2019).
Pihaknya lantas mempertanyakan dasar usulan kenaikan TPK tersebut.
"Dasarnya apa? Apa karena beban kerja?" tanyanya.
"Anggaran wajib harus berbasis kinerja, bukan menggunakan sistem waralaba karena ini anggaran rakyat, bukan milik keluarga," pungkas Koordinator MaTA ini.
Menurut Alfian, ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan, sebab dari sisi kinerja masih jauh dari harapan rakyat Aceh.
"Masak pejabat publik mikirin diri sendiri. Ini bahaya dan ini menjadi ancama baru bagi Aceh untuk keluar dari propinsi termiskin," tegasnya.
Oleh karena itu, DPRA lanjutnya, patut menolak rencana kenaikan TPK tersebut. Apabila itu tidak dilakukan, pihaknya menduga anggota DPRA juga mendapat jatah anggaran yang tidak patut.
"Kalau DPRA tidak berani menolak, berarti ada kompromi yang tidak sehat yang sedang terjadi antara eksekutif dan legislati untuk sama-sama menjarah uang Aceh," pungkasnya.
Indikasi-indikasi tersebut sambung Alfian, mulai terlihat sejak awal disaat RAPBA 2020 ingin disahkan tanpa melalui proses pembahasan.
"Semoga kita masih dalam kewarasan dalam menjaga uang rakyat untuk hal-hal yang bermanfaat," harap Alfian.
Pemerintah Aceh mengusulkan kenaikan TPK dengan besaran bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 100 persen.
Kenaikan yang cukup besar juga diusulkan untuk pejabat eselon I.b yakni sekretaris daerah (sekda) Aceh, yang mencapai 100 persen.
"TPK Sekda naik 100 persen, dari Rp 17,5 juta menjadi Rp 35 juta sebulan," ungkapnya.
Untuk pejabat eselon II akan mendapatkan TPK sebesar Rp 20 juta sebulan, naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 12,5 juta.
Selanjutnya eselon III naik dari Rp 7,5 juta menjadi Rp 10 juta, dan eselon IV naik dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 6 juta.
Berikutnya PNS glongan IV.c naik dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 3,9 juta, golongan IV.b naik dari Rp 3,25 juta menjadi Rp 3,6 juta.
Golongan IV.a naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,5 juta, golongan III.d naik dari Rp 2,75 juta menjadi Rp 3,1 juta, dan golongan III.c naik dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 2,8 juta.
Kemudian Golongan III.b naik dari Rp 2,25 juta menjadi Rp 2,5 juta, golongan III.a naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,2 juta, dan golongan I hingga II.d, naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,7 juta per bulan.
Nurzahri mengaku baru mengetahui adanya kenaikan itu setelah menghitung ulang besaran TPK yang tercantum di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA).
"Angka yang disebut di dalam dokumen RKA ini gelondongan. Baru kita tahu ada kenaikan setelah kita menghitung ulang," ungkap Nurzahri.(*)
Sumber: Serambinews
Wali Kota Gandeng Tastafi Kuatkan Penegakan Syariat Islam

Wali Kota Gandeng Tastafi Kuatkan Penegakan Syariat Islam



BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengapresiasi tekad dan komitmen Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fiqih (Tastafi) untuk menyukseskan visi Banda Aceh Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah.
Visi itu memiliki tiga pilar utama yakni agama, pendidikan, dan ekonomi. "Terutama dalam pembangunan bidang agama, kami sangat membutuhkan dukungan dari pihak yang berkompeten seperti Tastafi ini," katanya.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat membuka Rapat Kerja Pengurus Wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Kota Banda Aceh Periode 2019-2024. Acara berlangsung di Aula Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Minggu (22/9).
Menurutnya, di era globalisasi ini dituntut kesiapsiagaan segenap elemen kota dalam menjaga syariat Islam. "Beberapa hari yang lalu kita telah melakukan uqubat cambuk terhadap enam pelanggar syariat, dan ternyata semuanya warga luar kota," ungkapnya.
Oleh sebab itu, upaya penguatan keimanan masyarakat harus terus dilakukan, di antaranya lewat peran Majelis Tastafi. "Kami selalu siap seiring sejalan dengan semua pihak yang concern dengan penegakan syariat Islam di Banda Aceh," tandas Aminullah.
Wali Kota juga mengharapkan Majelis Tastafi yang berbasis kalangan dayah, untuk berada di garda terdepan dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. "Secara umum, Aceh sudah 'lampu merah' alias darurat narkoba," tambahnya.
Meski dari data BNN Pusat menyatakan Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi dengan tingkat peredaran narkoba terendah se-Indonesia, namun semua pihak diminta jangan terlena. “Marketing mafia semakin canggih sehingga kita perlu membentengi anak-anak kita dengan agama dan hal-hal positif lainnya," pungkasnya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Umum Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Banda Aceh Tgk Umar Rafsanjani menyatakan pihaknya siap berada di garda terdepan dalam membina dan membimbing umat, juga menjadi partner pemerintah untuk mewujudkan visi Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.
Kepada seluruh pengurus, ia juga menekankan agar tetap istiqamah dalam melakukan amar makruf nahi mungkar. "Bukan sekedar kata-kata, tapi aksi nyata di lapangan. Kami juga mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk membumikan syariat Islam di kota tercinta ini," katanya.
Sumber: Serambinews