TPK PNS Aceh Diusul Naik, Eselon II Dapat Rp 20 Juta Sebulan, Golongan I dan II dapat Berapa?

SHARE


BANDA ACEH - Pejabat eselon II di Aceh akan mendapatkan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebesar Rp 20 juta sebulan, naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 12,5 juta.
Selain pejabat eselon, kenaikan TPK juga diusulkan terhadap PNS mulai dari golongan I hingga IV.c.
Kenaikan TPK tersebut diajukan Pemerintah Aceh dalam dokumen RAPBA 2020 yang saat ini sedang dibahas di DPRA.
Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya kenaikan itu setelah menghitung ulang besaran TPK yang tercantum di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA).
"Angka yang disebut di dalam dokumen RKA ini gelondongan. Baru kita tahu ada kenaikan setelah kita menghitung ulang," ujarnya kepada Serambinews.com, Senin (23/9/2019.
Nurzahri lantas merincikan kenaikan TPK yang diusulkan, mulai dari pejabat eselon hingga PNS golongan I.
Untuk pejabat eselon II ia sebutkan naik dari Rp 12,5 juta menjadi Rp 20 juta per bulan.
Selanjutnya eselon III naik dari Rp 7,5 juta menjadi Rp 10 juta, dan eselon IV naik dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 6 juta.
Berikutnya PNS glongan IV.c naik dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 3,9 juta, golongan IV.b naik dari Rp 3,25 juta menjadi Rp 3,6 juta.
Golongan IV.a naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,5 juta, golongan III.d naik dari Rp 2,75 juta menjadi Rp 3,1 juta, dan golongan III.c naik dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 2,8 juta.
Kemudian Golongan III.b naik dari Rp 2,25 juta menjadi Rp 2,5 juta, golongan III.a naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,2 juta, dan golongan I hingga II.d, naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,7 juta per bulan.
Nurzahri menyebutkan, kenaikan TPK ini memang diusulkan setiap tahun melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Standar Biaya Umum (SBU).
Sedangkan penentuan besaran kenaikan TPK disepakati bersama dengan DPRA.
"Nah pembahasan tentang besaran kenaikan TPK ini yang tidak dilakukan, tahu-tahu sudah naik," pungkas Nurzahri.
Jangankan dirinya, para kepala dinas juga tidak mengetahui tentang usulan kenaikan TPK tersebut.
Menurut Nurzahri, usulan kenaikan TPK ini merupakan kebijakan langsung dari TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh).
"Dinaikkan langsung di sistem. Jadi banyak kepala dinas yang tidak tahu ada kenaikan TPK,” ujar Ketua Komisi II DPRA ini.
Tunjangan Prestasi Kerja adalah penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai, yang diberikan sebagai bonus atau perhitungan tingkat kehadiran dan pencapaian kinerja PNS/ASN.
TPK tersebut diberikan kepada pejabat daerah dan pegawai negeri sipil daerah, berdasarkan golongan, absensi, dan kinerja pegawai.(*)
Sumber: Serambinews
SHARE