Terkait Usulan Kenaikan TPK PNS Aceh, MaTA Ingatkan bahwa Aceh Provinsi Termiskin

SHARE


BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan usulan kenaikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) PNS Aceh dalam RAPBA 2020.
Usulan tersebut dinilai tak berpihak kepada rakyat Aceh yang saat ini masih banyak hidup miskin.
"Ingat, Aceh masih provinsi termiskin saat ini," kata Koordinator MaTA, Alfian, kepada Serambinews.com, Senin (23/9/2019).
Pihaknya lantas mempertanyakan dasar usulan kenaikan TPK tersebut.
"Dasarnya apa? Apa karena beban kerja?" tanyanya.
"Anggaran wajib harus berbasis kinerja, bukan menggunakan sistem waralaba karena ini anggaran rakyat, bukan milik keluarga," pungkas Koordinator MaTA ini.
Menurut Alfian, ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan, sebab dari sisi kinerja masih jauh dari harapan rakyat Aceh.
"Masak pejabat publik mikirin diri sendiri. Ini bahaya dan ini menjadi ancama baru bagi Aceh untuk keluar dari propinsi termiskin," tegasnya.
Oleh karena itu, DPRA lanjutnya, patut menolak rencana kenaikan TPK tersebut. Apabila itu tidak dilakukan, pihaknya menduga anggota DPRA juga mendapat jatah anggaran yang tidak patut.
"Kalau DPRA tidak berani menolak, berarti ada kompromi yang tidak sehat yang sedang terjadi antara eksekutif dan legislati untuk sama-sama menjarah uang Aceh," pungkasnya.
Indikasi-indikasi tersebut sambung Alfian, mulai terlihat sejak awal disaat RAPBA 2020 ingin disahkan tanpa melalui proses pembahasan.
"Semoga kita masih dalam kewarasan dalam menjaga uang rakyat untuk hal-hal yang bermanfaat," harap Alfian.
Pemerintah Aceh mengusulkan kenaikan TPK dengan besaran bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 100 persen.
Kenaikan yang cukup besar juga diusulkan untuk pejabat eselon I.b yakni sekretaris daerah (sekda) Aceh, yang mencapai 100 persen.
"TPK Sekda naik 100 persen, dari Rp 17,5 juta menjadi Rp 35 juta sebulan," ungkapnya.
Untuk pejabat eselon II akan mendapatkan TPK sebesar Rp 20 juta sebulan, naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 12,5 juta.
Selanjutnya eselon III naik dari Rp 7,5 juta menjadi Rp 10 juta, dan eselon IV naik dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 6 juta.
Berikutnya PNS glongan IV.c naik dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 3,9 juta, golongan IV.b naik dari Rp 3,25 juta menjadi Rp 3,6 juta.
Golongan IV.a naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,5 juta, golongan III.d naik dari Rp 2,75 juta menjadi Rp 3,1 juta, dan golongan III.c naik dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 2,8 juta.
Kemudian Golongan III.b naik dari Rp 2,25 juta menjadi Rp 2,5 juta, golongan III.a naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,2 juta, dan golongan I hingga II.d, naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,7 juta per bulan.
Nurzahri mengaku baru mengetahui adanya kenaikan itu setelah menghitung ulang besaran TPK yang tercantum di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA).
"Angka yang disebut di dalam dokumen RKA ini gelondongan. Baru kita tahu ada kenaikan setelah kita menghitung ulang," ungkap Nurzahri.(*)
Sumber: Serambinews
SHARE