Pemkab Kejar Pajak Tambang

SHARE


JANTHO  -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akan mengejar atau melakukan jemput bola untuk mengutip pajak tambang galian C, termasuk stone crusher (pemecah batu) dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh Besar.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali kepada Serambi, seusai menghadiri acara pelantikan pimpinan DPRK Aceh Besar, di gedung dewan setempat, Jumat (20/9). “Kita akan mendatangi perusahaan-perusahaan tambang galian C atau perusahaan eksploitasi pertambangan yang ada di Aceh Besar mereka mau membayar retribusi galian C. Saya akan perintahkan dinas terkait untuk menagih pajak galian C di lokasi proyek eksploitasi  pertambangan,"ujarnya.
Dikatakan, Pemkab Aceh Besar memberi kesempatan kepada perusahaan tambang galian C yang belum memiliki izin untuk segera mengurusnya dan pemkab akan mengeluarkan rekomendasinya. Namun, jika tak mau mengurus izin dan berdampak pada lingkungan, maka perusahaan itu akan ditutup.
Seperti diketahui, puluhan tambang galian C dan asphalt mixing plant (AMP), stone crusher (batu pecah), perusahaan pengolahan pupuk (magnesium) beroperasi di Aceh Besar. Ada sejumlah perusahaan yang tak membayar pajak galian C ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar.
Akibatnya, Pemkab Aceh Besar melalui BPKD mengancam akan menutup pertambangan tersebut dikarena Pemkab rugi dari omset pendapatan pajak mineral bukan logam dan bebatuan mencapai miliaran rupiah.
Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar, TR Hadi Ichsan SE MSi kepada Serambi, merincikan, di Aceh Besar ada 18 unit stone chruser yang beroperasi, AMP 13 unit, tambang galian C 31 unit. Angka tersebut berdasarkan data yang memiliki izin pertambangan tahun 2014 nomor 545/212 di Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Besar.
Menurut Hadi, untuk stone crusher hanya PT Lhoknga Beton yang membayar pajak dan melaporkan produksi  batu pecahnya. Sedangkan, perusahaan magnesium (yang memproduksi pupuk) dari 20 perusahaan hanya lima perusahaan yang menyerahkan untuk dihitung pajaknya.
Menurut dia, akibat banyaknya perusahaan tambang yang tak menyetor pajaknya,  Pemkab Aceh Besar mengalami kerugian miliaran rupiah. Untuk Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali mengimbau kepada seluruh pengusaha tambang galian C, AMP, stone crusher dan pengusaha Magnesium di wilayahnya untuk melaporkan produksi tambang untuk dihitung pembayaran pajak (mineral bukan logam dan bebatuan) atau galian golongan C. "Apabila tidak ada laporan dan tidak membayar pajak, Pemkab Aceh Besar akan melakukan penertiban sesuai dengan perundang-undangan dan qanun yang berlaku," ujar TR Hadi Ichsan SE MSI Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar.
Sementara itu, Kabid Pertambangan Mineral Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi  Aceh, Said Faisal kepada Serambi mengatakan, bagi pengusaha tambang galian C atau sejenisnya yang tidak membayar pajak, maka rekomendasi teknis AMP atau tambang galian C tidak bisa diperpanjang. Karena persyaratan memperpanjang izin tambang dimaksud harus lampirkan pajak galian dari BPKD Aceh Besar.
Dan, juga pihak tambang galian C maupun AMP dan perusahaan lainnya harus membuat laporan produksi ke Dinas BPKD yang tujuannya untuk mempermudah tagihan dan juga besar jumlahnya.
Ketua DPRK Aceh Besar,  Iskandar Ali SPd mengatakan, Pemkab Aceh Besar sudah melakukan terobosan untuk menagih PAD galian C dengan menugaskan staf ke lokasi pertambangan., walau hasilnya belum maksimal karena pengusahanya tidak mau membayar.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz SE. Menurutnya, perlu ada ketegasan dari Pemkab Aceh Besar agar pajak galian C bisa dikutip dari pengusaha. “Perlu dilakukan dialog dengan para pengusaha. Undang mereka untuk membahas PAD. Apabila ada kesepakatan dan mereka mengingkarinya, maka pemkab berhak menutup aktivitas tambang galian C,” pungkasnya.(as)
SHARE