Pemerintah Aceh Pangkas Anggaran Infrastruktur Setengah Triliun Untuk Pendidikan dan Kesehatan

SHARE


BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT menyampaikan Nota Keuangan Perubahan RAPBA 2019 dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman, Selasa (17/9). Dalam perubahan RAPBA 2019, anggaran infrastruktur yang totalnya melebihi setengah triliun rupiah dipangkas, dan dialihkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Untuk diketahui, anggaran belanja naik sebesar 1,31 persen atau senilai Rp 223,403 miliar, dari sebelumnya Rp 17,104 triliun menjadi Rp 17,327 trilliun.
Tambahan anggaran untuk belanja yang diusulkan Nova merupakan hasil kesepakatan antara Banggar Dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Jumlah anggaran infrastruktur yang dipangkas di antaranya dari Dinas Pengairan Aceh senilai Rp 368,605 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipangkas Rp 128,690 miliar, Dinas Perhubungan dipangkas Rp 34,903 miliar, serta dari beberapa SKPA lainnya.
Anggaran dari infrastruktur yang dipangkas itu lalu dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebencanaan, pengawasan, dan lainnya. Hal itu bisa dilihat dari pagu anggaran belanja pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUZA, dan dinas terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertambah.
Pagu belanja Dinas Pendidikan bertambah Rp 180 miliar, dari Rp 3,061 triliun bertambah menjadi Rp 3,242 triliun. Dinas Kesehatan bertambah Rp 151,431 miliar, dari Rp 877,184 miliar menjadi Rp 1,028 triliun. Paling besar tambahan untuk RSUZA mencapai Rp 213,775 miliar, dari Rp 754,606 menjadi Rp 978,382 miliar. Belanja untuk Dinas Pendidikan Dayah juga bertambah Rp 11,942 miliar, dari Rp 574,746 menjadi Rp 586,688 miliar.
Sedangkan untuk sektor pemberdayaan ekonomi, tambahan anggarannya bisa dilihat pada Dinas Peternakan bertambah Rp 12,7 miliar, Dinas Pertanian dan Perkebunan bertambah Rp 5,894 miliar, Dinas Koperasi dan UKM bertambah Rp 11,763 miliar, dan Dinas Pemuda dan Olahraga bertambah Rp 23,7 miliar. Sementara anggaran Sekretariat Daerah bertambah Rp 12,8 miliar, Sekretariat DPRA bertambah Rp 19,7 miliar, Sekretariat Wali Nanggroe bertambah Rp 9,6 miliar, dan beberapa SKPA lainnya.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang dimintai tanggpannya usai penyampaian Nota Keuangan Perubahan RAPBA 2019 mengatakan, tujuan dari perubahan RAPBA 2019 ini untuk penyelesaikan dana hibah dan bansos dalam APBA murni 2019 yang belum bisa dieksekusi. "Selain itu, agar tidak banyak proyek fisik pada akhir tahun nanti putus kontrak, karena tidak bisa diselesaikan 100 persen," katanya.
Tujuan lain dari perubahan RAPBA 2019 ini, lanjut Nova Iriansyah, agar pemanfaatan anggaran bisa lebih efektif, sehingga target untuk menurunkan angka kemiskinan pada akhir tahun nanti dari 15,50 persen menjadi 14 persen bisa terwujud. Selanjutnya, sisa anggran yang tidak terpakai (silpa) pada akhir tahun nanti bisa turun menjadi Rp 1,2 triliun.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rahmad Fitri yang dimintai penjelasannya terkait tambahan dana pendidikan Rp 180 miliar mengatakan, sebagian besar tambahan anggaran belanja pendidikan itu, akan digunakan untuk pengadaan alat peraga siswa seperti komputer, dan pengadaan mobiler sekolah. "Selain itu juga untuk mengganti kursi, meja belajar, dan lemari guru di sejumlah sekolah yang sudah rusak," katanya.
Dia menjelaskan, setiap sekolah memang memiliki dana BOS, tapi dana yang mereka peroleh setiap tahun itu belum cukup. Pihaknya butuh dana lebih untuk pengadaan alat peraga dan mengganti semua mobiler sekolah yang sudah rusak dan tidak layak pakai.
SHARE