Kasus Perceraian PNS Tinggi, Gugatan Didominasi Perempuan

SHARE


LANGSA - Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemko) Langsa tergolong tinggi, antara 25 sampai 30 orang per tahun. Untuk urusan gugat cerai atau talak, sebagian besar atau 90 persen dilakukan oleh pihak perempuan atau pihak istri, selebihnya pihak laki-laki atau suami.
Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, Jumat (6/9) mengatakan Pemko Langsa memiliki catatan angka perceraian para PNS dengan jumlah antara 25 sampai 30 orang. "Selama ini, tingkat perceraian PNS Pemko Langsa antara 25 sampai 30 orang per tahun," ujarnya, seraya menambahkan dari kasus perceraian di kalangan PNS, gugatan cerai (pasah) tertinggi mencapai 90 persen dilakukan oleh pihak wanita.
"Gugatan cerai tertinggi dilakukan dari pihak wanita, dan 1hanya 0 persen saja gugat cerai dilakukan dari pihak lelaki," katanya. Hingga memasuki September 2019 ini, sudah ada 18 PNS yang sedang berproses melakukan cerai. Dikatakan, penyebabnya antara lain perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ekonomi, dan masalah keluarga.
"Setiap PNS terutama wanita yang melakukan gugatan cerai yang melapor kepada saya, alasan gugatannya karena perlingkuhan suami, KDRT, ekonomi, dan lainnya," sebutnya. Wakil Wali Kota yang juga mantan akademisi IAIN Langsa ini berharap angka perceraian, khususnya di kalangan PNS daerah setempat dapat menurun.
Dia menjelaskan perbuatan cerai, selain bisa berdampak tidak baik terhadap kelangsungan masa depan anak-anak mereka sendiri, perbuatan itu juga tidak dianjurkan dalam agama Islam.
"Cerai atau pisah dalam keluarga adalah perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT, oleh karenanya kita harus bisa untuk menghindari perbuatan ini," imbuh Marzuki Hamid MM.
Dia juga meminta PNS pria dan wanita, agar tidak berada satu ruangan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan yang bisa mengganggu penerapan syariat Islam. Laporan dia dapatkan, ada beberapa tempat yang tidak disebutkan, terjadi hal-hal tidak baik, sehingga diharapkan
PNS perempuan tak terlalu dekat dengan PNS lelaki, jika tidak ada urusan pekerjaan, begitu juga sebaliknya.
Dikatakan, PNS perempuan maupun lelaki, jika bisa tidak mengunakan pakaian yang tidak sopan,  tidak menggunakan pakaian menggoda, begitu juga lelaki. Selain itu, seperti pemakaian parfum, harus biasa saja dan tidak memakai penuh badan, sehingga masih tertinggal baunya dan ini salah satu hal yang memancing perbuatan tidak baik.
Wakil Wali Kota Langsa ini juga meminta para PNS menjadi pegawai yang seutuhnya, mampu memahami tugas dan fungsi masing-masing. Dikatakan, jika tidak tahu, maka dapat ditanyakan kepada atasannya, mulai dari kasi atau kabid, atau kjuga kepada kadis dan apabila ada kadis yang tidak bisa menjawab, maka laporkan kepadanya, akan diambil sikap tegas hingga dinonjobkan.
"Jika kadis itu tidak memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya, akan berdampak tidak baik dalam pelayanan kepada maayarakat," jelasnya. Marzuki Hamid juga mengingatkan para pegawai supaya membangun komunkasi yang baik dan aktif antara atasan dan bawahan dan agar bawahan selalu dicintai dan disayangi atasan, dengan artian bukan dicintai jadi pacar.
Lalu, Wakil Wali Kota juga menegaskan bahwa sangat penting membangun komunikasi aktif. Begitu juga kepala, jika ada diundang bawahan pada suatu acara harus meluangkan waktu untuk datang. Dia menilai, dari sana akan terus terbangun komunikasi dan rasa kekeluargaan antar sesama PNS terutama dalam ruang lingkup kerja.
"Jangan pernah menjadi pegawai oskadon, atau dalam artiannya pegawai yang membuat sakit pimpinannya," tukasnya.
Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM meminta para pegawai agar tidak menggadaikan SK PNS untuk mengambil kredit di bank, jika tidak ada keperluan yang mendesak.
Hal ini disampaikan Dr H Marzuki Hamid MM, saat menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada sebanyak 214 pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, Jumat (6/9) pagi. Penyerahan SK dilakukan di halaman belakang Kantor BKPSDM yakni untuk SK golongan III/c ke III/d 69 orang, III/b ke III/c  53 orang, III/b ke III/a 62 orang, II/d ke III/a 3 orang, II/c ke II/d 14 orang, II/b ke II/c 10 orang, dan II/a ke II/b 3 orang.
"Bila tidak mendesak sekali, saya sarankan jangan ambil kredit, karena gaji setiap bulan yang dipotong hanya tersisa sedikit dan  bisa dikatakan tidak ada sisa gaji lagi," ujarnya. Wakil Wali Kota menambahkan, jika sudah mengambil pinjaman kredit di bank tentunya 5 sampai 10 tahun maupun lebih, gaji akan terus terpotong dan hanya tersisa sedikit saja.
Dia mencontohkan, jika meminjam Rp 100 juta maka bisa sampai Rp 200 juta saat pelunasan, karena ada penambahan bunga yang ditetapkan pihak bank. “Uang tidak ada lagi, kebutuhan susu anak habis, kebutuhan makan di rumah habis, hingga pakaian sudah koyak mau beli pun susah. Kondisi itu, otomatis tidak ada lagi semangat bekerja," sebutnya.
Akibat tak ada gaji lagi setiap bulan, ada sejumlah PNS yang terpaksa mencari pekerjaan lain, padahal waktu jam kerja PNS harus dipenuhi.  Bahkan parahnya lagi, ada oknum PNS yang nekat malakukan (pungutan liar (pungli) kepada masyarakat yang mengurus sesuatu keperluan di kantor, karena desakan kebutuhannya tersebut. 
"Agar kita tidak mengalami masalah seperti itu, lebih baik kita menghindari pinjaman bank dengan menggadaikan SK PNS, sehingga setiap bulannya gaji tetap utuh kita terima," harapnya.
SHARE