Ini Isi Petisi Aliansi Mahasiswa Pase yang Diteken Ketua DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara

SHARE


LHOKSUKON – Pimpinan DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe meneken petisi (permohonan resmi kepada pemerintah) yang disampaikan seribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pase dalam aksi demo, Selasa (24/9/2019) dalam waktu yang berbeda.
Untuk Lhokseumawe petisi tersebut diteken Ketua Sementara Ismail A Manaf. Sedangkan Aceh Utara juga diteken Ketua Sementara Arafat.
Amatan Serambinews.com, seribuan mahasiswa dari empat kampus sekira pukul 09.00 WIB mulai menuju ke Lapangan Hiraq Lhokseumawe mengenakan almamater.
Masing-masing Universitas Malikussaleh (Unimal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKEs) Bumi Persada dan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Lhokseumawe
Lalu mereka mulai berdemo di Gedung DPRK Lhokseumawe pukul 11.00 WIB. Aksi demo terseut mendapat pengawalan ketat dari Polres Lhokseumawe.  Sedangkan demo di DPRK Aceh Utara mulai berlangsung sekira pukul 13.30 WIB.
13 poin yang beradalam petisi aliansi mahasiswa Pase tersebut adalah :
1.    Meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) untuk mencabut UU KPK yang baru
2.    Menuntut Pemerintah Jokowi bertanggungjawab atas masalah asap dengan segera memadamkan kebakaran dan menyelematkan korban, beri perawatan gratis pada korban yang sakit serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan korban asap
3.    Tolak Rancangan KUHP
4.    Hentikan Kriminalisasi dan bebaskan pejuang demokrasi
5.    Tolak TNI-Polri yang menduduki jabatan sipil
6.    Hentikan segala bentuk perampasan ruang hidup
7.    Buka akses bagi jurnalis independen untuk meliput di papua
8.    Tolak Rancangan UU pertanahan
9.    Menuntut Pembubaran Badan Rektorasi Gambut
10.  Stop Industri Sawit
11.  Bentuk Panitia khusus (Pansus) untuk menuntaskan persoalan pupuk bersubsidi di Aceh Utara dan Lhokseumawe
12.  Segera Tuntaskan Permasalah irigasi Krueng Pase yang menjadi urat nadi pertanian rakyat dan keresahan tidak cukup suplai air
13.  Stop kriminalisasi petani berinovasi menuju kedaulatan pangan Aceh sebagai lumbung gabah secara nasional.(*)
Sumber: Serambinews
SHARE