DPRK Diminta Lahirkan Qanun Cagar Budaya

SHARE


BANDA ACEH - Pegiat sejarah yang juga Kolektor Naskah Kuno, Tarmizi A Hamid mendorong DPRK Banda Aceh untuk melahirkan Qanun Cagar Budaya. Qanun itu penting mengingat Banda Aceh banyak menyimpan situs cagar budaya, seperti batu nisan, situs bangunan, situs benda dan tidak benda.
"Banda Aceh perlu dan sangat penting segera melahirkan qanun tersebut untuk menyelamatkan kekayaan khazanah budaya ini," kata Tarmizi saat menjadi pembicara pada kegiatan orientasi dan pembekalan anggota DPRK Banda Aceh, di Hotel Kyriad Banda Aceh, Senin (23/9).
Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRK Banda Aceh dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh diikuti 30 anggota DPRK Banda Aceh terpilih pada Pemilu 2019.
Pentingnya qanun itu, menurut Tarmizi, agar semua khazanah budaya bisa teridentifikasi dengan baik. "Supaya bisa ditata lebih rapi dan punya identifikasi katalogisasi masing-masing," ucap dia.
Menurut Cek Midi--panggilan akrabTarmizi, Banda Aceh dikenal dengan daerah yang banyak peninggalan pusaka budaya baik dalam bentuk benda maupun warisan budaya tak benda. Kekayaan ini sebagai titipan leluhur Aceh masa lalu yang belum sempat tergali semuanya.
"Produk budaya masa lalu ini sangat penting dan bernilai bagi pembangunan kota tercinta ini. Apalagi Banda Aceh pernah menjadi kota pusat peradaban yang gemilang di Asia Tenggara," ungkap Tarmizi.
Tempo dulu, sambung dia, Kota Banda Aceh adalah kota pusat peradaban Islam terbesar kelima di dunia, setelah Turki Utsmaniyah di Istanbul, Maroko di Afrika, Isfahan di Persia, Agra di Mughal, dan Bandar Aceh Darussalam di Asia Tenggara.
Bandar Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Johan Syah pada tahun 1205 M. "Sebagai kota yang mempunyai predikat peradaban yang gemilang, tentu menyimpan khazanah pusaka yang tidak pernah tergantikan," ujar dia.
Atas dasar itu, Tarmizi mendorong DPRK melahirkan qanun cagar budaya. Sebab, apabila membengkalaikan dan menyia-nyiakan bainah (harta warisan), kehidupan akan carut marut karena identitas kedaerahannya kabur.
"Kehidupan menjadi tanpa arah karena tidak peduli dengan peninggalan peristiwa sejarah. Peninggalan sejarah adalah bukti kehidupan. Jika tidak peduli dengan sejarah, maka sama dengan tidak peduli dengan kehidupan," ungkap dia.
Ketua sementara DPRK Banda Aceh, Tati Meutia Asmara menyatakan sepakat dengan usulan Tarmizi untuk melahirkan qanun cagar budaya, karena memang Banda Aceh dikenal sebagai kota pusaka.
Tati berupaya bahwa rancangan qanun tentang cagar budaya bisa masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRK tahun 2020. "Insyaaallah secara pribadi saya sangat sepakat dan masalah ini harus kita prioritaskan. Harapan kita bisa masuk prolegda tahun 2020," katanya, Senin (23/9).
Sumber: Serambinews
SHARE