Dianggap Berpotensi Lahirkan Janda-janda Baru di Aceh, Muncul Petisi Tunda Raqan Hukum Keluarga

SHARE


BANDA ACEH - Petisi menuntut penundaan pengesahan Rancangan Qanun(Raqan) Hukum Keluarga muncul di laman change.org.
Petisi tersebut dibuat oleh Azharul Husna, aktivis Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Aceh, Jumat (13/9/2019).
Dalam petisi tersebut dijelaskan, apabila raqan tersebut disahkan tanpa perbaikan dari masukan yang telah diberikan, maka potensi lahirnya janda dan anak terlantar akan semakin tinggi.
Disebutkan, di dalam raqan yang tengah dibahas DPRA dan ditargetkan akan disahkan pada akhir September ini memiliki banyak persoalan.
Di antaranya, pasal-pasal diskriminatif terhadap perempuan dan orang dengan disabilitas, serta kontradiktif, termasuk tidak adanya pemenuhan ruang dan partisipasi anak. 
Jika qanun ini disahkan diyakini akan menambah pidana (jinayah) baru di Aceh.
"Selain itu juga berpotensi lahirnya janda baru serta anak terlantar disebabkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam soal izin perkawinan lebih dari satu (poligami) dan lain-lain," tulis Azharul Husna.
Secara proses, penyusunan Raqan Hukum Keluarga juga belum cukup menggali dan menemukenali akar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
"Untuk itu kami meminta agar Rancangan Qanun Hukum Keluarga ditunda pengesahannya," pinta Azharul Husna.
DPRA dia katakan, dapat melakukan konsultasi yang setara dengan P2TP2A, Unit PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, organisasi masyarakat sipil, Forum Anak Aceh, organisasi Dissabilitas, organisasi Perempuan, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah dan intansi lainnya.
Beberapa masalah yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan penundaan adalah adanya kontradiksi pasal-pasal di Rakan Hukum Keluarga dengan kebijakan yang lebih tinggi dan telah diatur sebelumnya.
Seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anakdan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

yang diatur sebagian besar sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Tidak sekedar mengatur ulang, rumusan dalam raqan ini justru memperburuk diskriminasi terhadap perempuan," tulis Azharul Husna.
Contohnya, dalam UU Perkawinan, alasan untuk dapat menikah lebih dari satu yang ditetapkan dalam UU merupakan alasan kumulatif.
Sementara dalam Raqan Hukum Keluarga alasan tersebut menjadi bersifat alternatif.
Dalam KHI, istri yang tidak setuju atas putusan pengadilan untuk izin yang diberikan bagi suami menikah lagi dapat melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
"Namun dalam Raqan Hukum Keluarga, upaya hukum tersebut ditiadakan," bunyi petisi tersebut.
Sanksi yang diatur untuk suami yang menikah lagi tanpa izin dalam raqan juga hanya dua tahun penjara, jauh lebih rendah dari sanksi yang diatur dalam Pasal 279 KUHP, yaitu paling lama 5 tahun penjara bagi pelaku pernikahan yang terhalang.
Raqan Hukum Keluarga juga diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas, baik dari penggunaan bahasa yang masih menggunakan kata 'cacat', penggunaan alasan kecacatan yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan haknya, termasuk pembatasan hak tuna rungu untuk menjadi wali nikah.
Dalam petisi tersebut, 19 organisasi yang ada di Aceh sepakat bahwa Raqan Hukum Keluarga idealnya memuat aspek pre-emtif, preventif, represif dan rehabilitatif terhadap permasalahan-permasalahan keluarga yang sudah banyak terjadi di Aceh.
Di antaranya seperti penelantaran rumah tangga, perebutan hak perwalian anak, pernikahan usia anak, pengabaian terhadap Lansia dalam keluarga, perceraian semena-mena dan lainnya, karena itu mutlak diperlukan penyempurnaan substansi.
"Jika pengesahannya ditunda, diharapkan isi raqan semakin matang dan solutif menjawab permasalahan masyarakat," tulis Azharul Husna dalam petisi tersebut.
Bagaimana pendapat Anda? Jika sependapat, Anda dapat menandatangani petisi di laman ini, change.org.(*)
SHARE