Dana Otsus; Aceh Beternak Kemiskinan?

SHARE


Dr. Ishak Hasan, M.Si.
Dosen Unsyiah ditugaskan sebagai Wakil Rektor II di UTU
Potret buram kemiskinan Aceh nampaknya masih menjadi bahan diskusi yang panjang bagaikan kita menonton drama bersambung dalam ratusan episode. Drama kemiskinan di Aceh telah mengundang banyak perhatian. Bahkan beberapa waktu yang lalu di harian ini juga ada yang mengatakan bahwa kemiskinan di Aceh mengherankan dunia (Serambi Indonesia, Selasa, 23 Juli 2019).
Terakhir yang juga tidak kalah menarik yang dipentaskan oleh TV One dalam program tayang ILC Selasa malam 3 September 2019, Rizal Ramli menyorot bahwa Dana Otsus Aceh telah ditilep oleh elite Aceh. Karenanya Aceh tidak bisa menjadi contoh yang baik. Aceh menyandang predikat provinsi termiskin di Sumatera.
Bukan hanya Rizal Ramli saja yang mengatakan bahwa Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera, tetapi juga data statistik yang ada telah memperkuat pernyataan tersebut. Beberapa saat setelah tayangan ILC di TV One tersebut mengundang berbagai komen, ada yang setuju dan juga ada yang tidak.
Sebenarnya masalah kemiskinan di Aceh ini sudah menjadi masalah klasik. Isu ini sering timbul tenggelam, dimunculkan sesuai dengan moment yang ada. Misalnya ketika pilkada, pileg, dan juga ketika momen strategis lain seperti sengaja dimunculkan dan menjual isu ini untuk mengambil keuntungan.
Diskusi skala kecil, bahkan seminar skala nasional sudah pernah dipentaskan di Aceh, baik di kampus, NGO, dan berbagai kalangan lain yang semuanya ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh sudah terlalu banyak untuk disebutkan. Bahkan banyak hasil penelitian di perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya sudah dihasilkan, hanya saja implementasinya yang masih kurang.
Sudah terlalu banyak rekomendasi strategi, dan kebijakan, termasuk juga alokasi anggaran dalam beberapa tahun terakhir, baik dana yang bersumber dari DAU, DAK, dan juga dana Otonomi Khusus telah digelontorkan. Namun semua itu belum mampu memberikan perubahan yang signifikan pada pengurangan kuantitas kemiskinan. Makanya tidak heran jika kemiskinan di Aceh mengundang banyak pertanyaan.
Bahkan saya sering mengatakan pada mahasiswa bahwa kemiskinan di Aceh telah berayun antara kemunafikan dan kesalehan, antara sayang dan kebencian. Perumpamaan tersebut bukan tanpa alasan. Kemunafikan lebih saya tujukan kepada perilaku kita yang mengetahui bahwa kemiskinan adalah keburukan dan kehinaan yang meruntuhkan martabat kita.
Sementara kesalehan adalah perilaku yang menampakkan bahwa kita perlu berdamai dengan kemiskinan, karenanya kita bolehlah berlama-lama dalam kemiskinan. Karena kemiskinan bisa menjadi lahan amal yang memberatkan timbangan untuk masuk surga. Mereka yang ingin berdamai dengan kemiskinan memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bersama mereka.Karena Nabi Muhammad mengasihi orang-orang miskin, oleh sebab itu kemiskinan harus dipelihara.
Padahal Nabi Muhammad SAW sayang kepada orang miskin, bukan berarti beliau menginginkan umatnya untuk menjadi orang miskin. Tidaklah demikian, Beliau hanya sekadar untuk menghibur orang-orang miskin, agar tidak berputus asa pada nikmat Allah SWT. Demikian juga idiom kemiskinan berayun antara sayang dan kebencian. Dalam konteks ini kemiskinan tidak perlu dimusnahkan tetapi perlu diternakkan.
Fenomena ini dengan mudah bisa kita tangkap dalam perilaku keseharian kita. Apalagi bila kita kaitkan dengan Dana Otsus Aceh yang acap kali mendapat kritikan. Kritikan tersebut sangat wajar mengingat dana Otsus pada dasarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Makanya tidak heran jika Rizal Ramli mensetir lagi bahwa Aceh miskin karena dana Otsusnya ditilep oleh elit-elitenya. Elite-elite inilah yang saya maksudkan bahwa merekalah yang suka memelihara kemiskinan. Karena itu dana Otsus Aceh dari awal dialokasikan telah digunakan untuk menternakkan kemiskinan.
Akibatnya bukannya kemiskinan bisa dihilangkan tetapi telah melahirkan kemiskinan baru. Kita memang tidak menyadari bahwa tabiat-tabiat buruk elite kita, mulai dari doyan mencuri uang rakyat sampai kepada hidup sukacita di tengah-tengah penderitaan dan kemiskinan rakyat. Elite-elite yang mengendalikan rakyat lebih kuat untuk mengakses dana miliki rakyat guna memperkaya diri dan kelompoknya.
Sudah rahasia umum di Aceh elite-elite yang diberi amanah oleh rakyat telah mengelabui rakyat dengan mengeruk hak-hak rakyat guna hidup lebih mewah di atas puing derita rakyat jelata. Lihat saja di sekitar kita sudah menjadi pemandangan dan rahasia umum bahwa mulai dari dua orang gubernur dan beberapa orang bupati telah dipidana dengan kasus korupsi uang rakyat. Di sisi lain aset ekonomi seperti rumah mewah, mobil mewah dan lainnya juga terkonsntrasi pada elite-elit yang pernah berkuasa.
Demikian juga elite yang berkuasa memberi kompensasi kepada kroni-kroninya untuk ikut menikmati hal serupa dari uang rakyat. Elite-elite Aceh juga sudah terlanjur terkenal dengan rajinnya menambah atau memperbaharui pasangannya. Walau mereka tahu bahwa rakyat di sekitarnya sedang hidup dalam kesusahan. Elite-elite Aceh juga tidak peduli dengan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Banyak aspek dari penggunaan anggaran yang tidak langsung bisa menyentuh untuk merontokkan opera kemiskinan. Mereka lebih bahagia menonton opera kemiskinan yang dilakoni oleh rakyat daripada berkomitmen untuk membubarkannya. Kalau tabiat buruk tersebut masih terus dipelihara, maka Aceh secara terus menerus berada dalam kemiskinan.
Agar Aceh bisa keluar dari kemiskinan maka ada beberapa pemikiran yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu berpikir ulang untuk membuang tabiat buruk para elite yang sudah membuat rakyat menderitapa. Kedua, perlu mengsinkronkan kebutuhan mendesak rakyat dengan dana yang tersedia untuk mengubah nasib mereka. Ketiga, perencanaan anggaran pembangunan, termasuk dana otsus perlu melibatkan semua pihak. Misalnya dengan melakukan roadshow  presentasi dan mendesiminasi APBA guna menampung masukan, kritikan dan menampakkan program-program pembangunan yang akan dilakukan di seluruh Aceh secara transparan, baik untuk lingkungan kampus dan berbagai pihak lain.
Selama ini perencanaan anggaran hanya dilakukan antara legislatif dan eksetif. Terkadang juga karena gelapnya persekongkolan antara kepentingan legislatif dan eksekutif, maka tidak sedikit perencanaan anggaran tersebut dipengaruhi oleh penumpang gelap yang ingin meraup keuntungan dari uang rakyat. Jika hal ini terjadi dalam wilayah yang tidak terang maka berakibat hanya mampu menghasilkan postur APBA yang kolutif antara kepentingan legislatif dan eksekutif semata, kurang mencerminkan kepentingan rakyat secara nyata. Apabila bisa dilakukan secara transparan maka penggunaan dana lebih tepat sasaran.
Keempat, Aceh perlu membuat dokumen Program Pembangunan berpa Garis Besar Pembangunan Aceh (GBPA) semisal GBHN zaman Presiden Soharto dulu agar Pembangunan Aceh tidak kehilangan arah. Biarpun kepemimpinan akan terus berganti. Dengan demikian apa yang kita khawatirkan bahwa dana Aceh, khususnya dana Otsus tidak digunakan untuk beternak kemiskinan akan benar-benar tidak menjadi kenyataan.
Aceh yang sudah terlanjur populer dengan banyak lebel negatif seperti apa yang telah setir oleh banyak pihak, termasuk Rizal Ramli pada program tayang TV One yang lalu bahwa Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera, pengangguran terbanyak dan label negatif lainnya, bisa kita hilangkan dengan segera. Demikian juga dana Otsus Aceh yang banyak ditilep oleh elitenya tidak akan terus menerus dikenang oleh anak cucu kita.
SHARE