Dana Desa Matang Paya Jadi Temuan Oleh Inspektorat

SHARE


LHOKSUKON – Inspektorat Aceh Utara menemukan indikasi pengelolaan dana di Desa Matang Paya, Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara tahun anggaran 2018 fiktif dan tak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut sudah diserahkan kepada Camat Baktiya Barat untuk disampaikan kepada Keuchik Desa Matang Paya periode 2013-2019, Munadir.
“Benar, memang ada temuan beberapa pekerjaan tahun 2018 di Desa Matang Paya oleh Inspektorat. Karena memang yang berhak melakukan audit adalah Inspektorat,” kata Camat Baktiya Barat, Edwar BA kepada Serambi, Rabu (18/9/2019).
Edwar menyampaikan dirinya sudah memanggil keuchik sebelumnya dan tuha peut untuk menyerahkan LHP tersebut kepada mereka agar bisa ditindaklanjuti segera. “Keuchik diberikan kesempatan selama dua bulan untuk dapat menyelesaikan temuan tersebut. Jika selama dua bulan, tidak diselesaikan, persoalan tersebut dapat dibawa ke ranah hukum,” ujar Camat Baktiya Barat.
Temuan tersebut antara lain, pajak tahun 2018 Rp 31,9 juta yang belum disetor ke kas negara, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 25,1 juta dan pajak penghasilan (PPh) Rp 6.7 juta. Temuan kedua merupakan pekerjaan saluran yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB.
Nilai pekerjaan saluran tersebut sebesar Rp 54,5 juta tapi yang pertanggungjawabkan Rp 28.7 juta. Temukan ketiga adalah pengadaan komputer Rp 7,2 juta yang belum dilaksanakan. Kemudian pengadaan baliho informasi Rp 3,5 juta juga tidak sesuai dengan pertanggungjawaban.
Kemudian temuan ke empat, penyertaan modal Rp 27 juta untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMG) tidak disalurkan. Sementara dalam laporan pertanggungjawabkan, disebutkan sudah disalurkan. Selain itu juga ada beberapa temuan lainnya.
Keuchik Matang Paya Kecamatan Baktiya Barat Aceh Utara periode 2013-2019 Munadir menyatakan sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Aceh Utara terkait pengelolaan dana desa 2018 di desanya pada Rabu (18/9/2019).
LHP tersebut diserahkan oleh Camat Baktiya Barat Edwar BA dalam pertemuan di kantor camat yang juga dihadiri tuha peut desa setempat. Munadir tidak membantah adanya temuan Inspektorat, dan ia mengaku akan menuntaskan pekerjaan tahun 2018 dalam masa dua bulan kedepan.
“Untuk pajak kami sudah bayar setengah, sekitar Rp 12 atau Rp 13 juta sudah kami bayarkan. Sisanya dari Rp 31,9 yang belum kami bayar, akan kami bayar dalam masa dua bulan, “ ujar Munadir kepada Serambi.
Sedangkan untuk pekerjaan saluran tersebut Rp 54.5 juta sudah dituntaskan sebelumnya. Saat itu, kata Munadir, pekerjaan saluran belum selesai tapi sudah dilakukan pemeriksaan. “Untuk saluran sudah selesai kami kerjakan,” katanya.
Sedangkan untuk pekerjaan seperti pengadaan komputer Rp 7.2 juta, pengadaan baliho informasi Rp 3.5 juta dan penyertaan modal Rp 27 juta untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMG), juga akan dituntaskan dalam waktu dua bulan kedepan. “Yang akan kita lengkapi semua pekerjaan yang ketinggalan,” katanya.
Menurutnya, pekerjaan tak sempat dikerjakan karena ada kelalain dari tim pelaksana kegiatan (TPK) ataupun bendahara. Untuk dananya, kata keuchik, masih di tangan TPK dan bendahara dan akan dikembalikan semua, supaya tidak menjadi persoalan hukum.
SHARE