Buku tak Sesuai Ahlusunnah Waljamaah Ditemukan di Abdya, MPU Surati Perpustakaan, Ini Jawaban Kadis

SHARE


BLANGPIDIE - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat Daya (Abdya) ternyata ada menemukan buka bacaan tak sesuai kriteria akidah Ahlusunnah Waljamaah. 
Buku itu ditemukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Abdya, sehingga pada Senin (23/9/2019), MPU Abdya menyurati dinas tersebut. 
Surat itu mengingatkan pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Abdya agar lebih selektif menerima buku bacaan menyangkut meteri ajaran pendidikan Agama Islam.   
MPU Abdya mengingatkan dinas tersebut agar menyeleksi buku bacaan sebelum pengadaan, termasuk untuk buku dari Provinsi dan Pusat. 
Surat MPU Abdya Nomor: 451.7/85/2019 tanggal 23 September 2019.
Ketua MPU Abdya, Tgk Muhammad Dahlan, mengatakan upaya ini agar terhindar dari kemungkinan masuknya buku bacaan yang bisa berdampak terhadap pendakalan akidah dan penyimpangan pemahaman ajaran Islam.
 “Bila diajak atau disurati, kami (MPU) siap menyeleksi judul buku pendidikan Agama Islam, pengadaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Abdya,” kata Muhammad Dahlan kepada Serambinews.com, Selasa (24/9/2019). 
Muhammad Dahlan kembali menegaskan surat itu ditujukan sehubungan MPU Abdya menemukan salah satu buku bacaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip setempat.
Isi kandungan buku itu tidak sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kriteria Akidah Ahlusunnah Waljamaah.
Selain itu, kandungan isi buku tersebut juga tidak sesuai dengan dengan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Harmonisasi Internal Umat Islam melalui pendidikan.
Buku itu berjudul ‘Kumpulan Risalah Fikih dan Hukum Ar Rasail, Jilid 1’. Karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit PT Elmar Visi Mandiri, Jakarta.
Muhammad Dahlan menjelaskan bagian isi buku ini yang bertentangan dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2011  serta pemahaman yang selama ini diyakini kebenarannya antara lain disebutkan.
Pertama, pahala baca Alquran tidak akan sampai kepada simayyit (halaman 174).
Kedua, tidak dibenarkan takwil Ayat Al-Quran karena menurut mereka menyalahi akidah salaf (halaman 54-55).
Ketiga, Amal ibadah tidak dibenarkan memakai/sandaran hukumnya kepada Qiyas.
Sedangkan dalam Fatwa  MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan bahwa salah satu kriteria akidah Ahlusunnah Wal Jamaah adalah:
Pertama, mengimani umat Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan beriman mendapat pahala dari amalnya semasa hidup dan memperoleh manfaat dari doa orang yang masih hidup.
Kedua, memahami ayat-ayat mutasyabihat menurut pemahaman salaf secara Tafwidh ma’a tanzih. 
Artinya menyerahkan maksudnya kepada Allah serta membersihkan diri yang tidak layak pada Allah atau menurut pemahaman khalaf secara takwil (mencari makna yang sesuai dengan kesempurnaan Allah).
Demikian, isi surat MPU Abdya yang diteken Tgk Muhammad Dahlan. 
Dikonfirmasi Serambinews.com Serambinews.com terkait hal ini tadi, Kepala Dinas (Kadis) Perpustakaan dan Arsip Abdya, Hj Nurhadisah SPd, mengaku sudah menerima surat MPU setempat.
“Benar, surat dari MPU sudah kami terima, siang tadi,” jawab Hj Nurhadisah. 
 Hj Nurhadisah mengaku tidak mengatahui bahwa buku berjudul ‘Kumpulan Risalah Fikih dan Hukum Ar Rasail, Jilid 1’, karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas, isi kandungannya tidak sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kriteria Akidah Ahlusunnah Waljamaah.
 “Buku tersebut pengadaan tahun 2007. Di rak pustaka hanya satu lagi. Setelah menerima surat dari MPU, buku tersebut tak kami pajang lagi di rak,” katanya.
Nurhadisah tidak mengetahui bagaimana pengadaan buku tersebut, karena ia mengaku baru sekitar dua tahun menjabat Kadis Perpustakaan dan Arsip Abdya.
Atas kesiapan MPU Abdya untuk menyeleksi judul buku pendidikan Agama Islam, sebelum proses pengadaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Abdya, Nurhadisah menyambut baik. 
Buktinya, kata Nurhadisah, pihaknya hari ini, Selasa (24/9/2019), sudah menyerahkan kepada MPU Abdya daftar buku yang baru mereka terima menyangkut pendidikan ajaran Islam. 
Tujuan penyerahan daftar buku kepada MPU Abdya agar lembaga ulama ini bisa menyeleksi apakah isi kandungan buku-buku tersebut menyimpang atau tidak.
Hanya saja, kata Nurhadisah, tentang adanya satu buku yang kandungannya tidak sesuai dengan Kriteria Akidah Ahlusunnah Waljamaah, semestinya MPU tidak perlu menyurati mereka.
Tetapi cukup dijelaskan secara lisan saja. “Kalau dijelaskan secara lisan oleh MPU, kami pasti tak pajang lagi buku tersebut di rak pustaka,” katanya. (*)
Sumber: Serambinews
SHARE