Belum Diaspal Karena Tidak ada Izin PT KAI, Warga Tanami Pohon Pisang di Jalan Bekas Rel Kereta Api

SHARE


LANGSA - Masyarakat Gampong Paya Bujok Seleumak dan Gampong Paya Bujok Beuramo, Kecamatan Langsa Baro, Selasa (24/9/2019) sore, menanam pisang di jalan bekas rel kereta api. 
Pasalnya, jalan yang melintasi dua gampong tersebut hingga kini belum bisa dilakukan pengaspalan oleh Pemko Langsa.
Karena PT KAI selaku pemegang kuasa aset tanah jalan bekas rel kereta api ini belum mengeluarkan izin.
Warga juga menempel dua poster dari kertas karton di pohon pisang yang telah bertuliskan, "PT KAI jangan menghambat pengaspalan jalan", dan "bebaskan jalan untuk kepentingan rakyat". 
Keuchik Gampong Paya Bujok Beuramo, Zubaili, didampingi Kuchik Gampong Paya Bujok Seleumak, Syafi'i, dan warga lainnya, kepada Serambinews.com, mengatakan, penenaman pohon pisang di jalan ini sebagai bentuk  protes warga kepada PT KAI.
Karena PT KAI hingga saat ini belum memberikan izin pemakaian aset tanah bekas rel kereta api kepada Pemko Langsa, untuk dilakukannya pembangunan pengaspalan jalan yang akan menjadi jalan elak pusat Kota Langsa tersebut.
Selain kondisi jalan ini selalu berdebu dan sangat menganggu kenyamanan warga sekitar, di jalan bekas rel kereta api PT KAI tersebut selama ini juga kerap kali terjadi kecelakaan terutama pagi hari.
Pasalnya pada pagi hari, jalan ini cukup padat karena warga lebih memilih melalui jalan ini ketimbang melalui Jalan A Yani baik untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, pergi ke kantor, ataupun menuju ke pusat perbelanjaan Pasar Langsa.
"Warga khususnya di Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Baro banyak melalui jalan ini, karena lebih cepat menuju pusat kota, serta warga menghindari kemacetan di Jalan A Yani yang cukup padat di pagi harinya," ujarnya.
Warga setempat berharap dan mendesak PT KAI agar segera memberikan izin bekas rel kereta apinya ini supaya bisa dipakai untuk kepentingan umum masyarakat agar bisa dilakukan pengaspalan.
Sehingga jalan yang sesuai perencanaannya dijadikan jalan elak dua jalur oleh pemerintah setempat, lebih nyaman digunakan masyarakat pelintas.
Tidak seperti sekarang, jalan ini terlihat setengahnya teraspal.
Namun sebelah jalan itu rusak dipenuhi batu-batu cadas, berlobang dan tergenang air jika hujan, ditambah lagi kondisinya yang berdebu.
Sebelumnya Ketua KNPI Kota Langsa, Mukhtar, dan Ketua LSM Barisan Muda Langsa, Tarmizi, juga angkat bicara mendesak PT KAI memberikan izin pakai tanah bekas rel kereta api ini untuk dapat dilakukan  pengasapalan oleh pemerintah setempat. 
Dilaporkan Serambinews.com, sebelumnya, akibat belum diberikannya izin pemakaian aset tanah oleh PT KAI, pembangunan pengaspalan jalan elak (jalan rel kereta api) pusat Kota Langsa sudah bertahun lamanya terbengkalai.
Amatan Serambinews.com, Jumat (23/8/2019) jalan elak pusat kota di bekas rel kereta api yang sebelumnya telah dilakukan pelebaran dan perkerasan oleh pemerintah setempat, hingga kini belum bisa dilakukan pengaspalan.
Pasalnya, sampai sekarang izin pemakaian asset milik PTI KAI unruk kepentingan umum jalan daerah setempat ini tidak dikeluarkan atau diberikan oleh pihak PT KAI kepada pemerintah setempat.
Sedangkan cukup banyak aset-aset tanah dimiliki PT KAI lainnya yang ada di daerah ini, dibolehkan digunakan pengembang.
Caranya disewakan oleh pihak terkait PT KAI untuk dibangun rumah toko (ruko) yang mencapai puluhan miliar.
Pembangunan jalan ini sangat mendesak dibutuhkan, karena berfungsi untuk mengurai kemacetan jalan A Yani khususnya kawasan di pusat Kota yang selama ini semakin padat kendaraan.
Akibatnya tidak adanya izin pemakaian aset tanah itu oleh PT KAI.
Jalan rel kereta api dari titik Gampong Blang Paseh - persimpangan Jalan Syiah Kuala dan Asrama Polisi Gampong Jawa Muka- Simpang Islamic Center, Gampong Paya Bujok Seleumak, sudah 3 tahun ini terbengkalai. 
Kabag Pemerintahan Setdako Langsa, Khairul Ichsan SSTP, ketika dikonfirmasi Serambinews.com, Jumat (23/8/2019) lalu mengatakan, tahun 2016 lalu Pemko Langsa telah membuat surat mohon izin pemakaian aset tanah untuk pembangunan pengaspalan jalan itu kepada PT KAI. 
Namun hingga kini diakui Khairul Ichsan, Pemko Langsa belum mendapat balasan terkait izin diperbolehkannya pemakaian aset tanah yang akan digunakan pemerintah daerah ini untuk pembangunan jalan elak pusat kota dimaksud.
Menurutnya, pemakaian tanah dari PT KAI dibekas jalan rel kereta api itu untuk kepentingan pelebaran jalan ini, karena jalan dasar yang telah ada sempit dan harus dilebarkan agar mudah dilalui masyarakat. 
Pelebaran jalan rel kereta api ini merupakan salah satu alternatif Pemerintah Kota Langsa untuk mengurai kepadatan kedaraan atau mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Protokol (Jalan A Yani). 
Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Langsa, Muharram ST MM, menyebutkan, Pemko Langsa belum bisa menenderkan pembangunan pengaspalan jalan elak (jalan rel kereta api) ini, karena sampai sekarang Pemko belum mendapat izin pemakaian aset tanah milik PT KAI tersebut. 
"Secara hukum pengaspalan tidak bisa dilakukan di jalan rel kereta api ini, karena tanah itu status kepemilikannya adalah PT KAI dan mereka belum memberikan izin digunakan. Sebenarnya pengaspalan jalan rel kereta api ini sangat mendesak dilakukan," ujarnya. (*)
Sumber: Serambinews
SHARE