APBA 2020 Batal Disahkan Hari Ini

SHARE


BANDA ACEH - Pengesahan APBA 2020 yang sempat diagendakan pada Jumat (20/9) hari ini batal dilakukan. Jadwal pengesahan digeser pada minggu depan. Meski demikian, kalangan aktivis menilai waktu seminggu untuk pembahasan itu tidak cukup dan terkesan mengejar ‘kompromi anggaran’.
Rencana akan dilakukan pengesahan APBA 2020 pada Jumat hari ini awalnya terungkap dalam surat undangan sidang paripurna yang diteken Ketua DPRA, Tgk Muhammad Sulaiman. Surat itu ditujukan kepada seluruh anggota DPRA, dan dibagikan para Rabu (18/9) sore.
Dalam surat undangan yang salinannya juga diperoleh Serambi, disebutkan rapat akan dimulai pada Kamis (19/9), pukul 09.00 WIB dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang APBA 2020 oleh Plt Gubernur Aceh.
Pukul 10.00 WIB rapat dilanjutkan dengan penyusunan pendapat badan anggaran (banggar) dan selanjutnya penyampaian pendapat banggar pada pukul 14.00 WIB. Pukul 16.00 penyusunan jawaban atau tanggapan Gubernur atas pendapat banggar, dan pada pukul 22.00 dilakukan penyusunan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raqan APBA 2020.
Rapat kembali dilanjutkan pada Jumat (20/9) hari ini dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pembacaan keputusan dan pengesahan Rancangan Qanun APBA 2020.
Undangan tersebut membuat kaget sebagian besar anggota dewan. Pasalnya, selama ini belum pernah sekalipun dilakukan pembahasan terhadap dokumen APBA 2020. "Ada kesan Ketua DPRA ingin memaksakan pengesahan tanpa melalui proses pembahasan," ujar seorang anggota dewan.
Grup whatsapp dewan pun gaduh, sehingga akhirnya pada Rabu malam, pimpinan mengundang seluruh jajaran ketua komisi dan fraksi untuk rapat membahas wacana tersebut. Dalam rapat itu, menurut sumber Serambi, sebagian besar anggota dewan menyatakan tidak setuju dilakukan paripurna pengesahan APBA 2020 jika tidak melalui proses pembahasan.
"Kemarin APBAP 2019 yang sangat mendesak dan waktunya terbatas kok bisa dibahas, ini APBA 2020 yang waktunya masih panjang justru tidak dibahas," ujar anggota dewan tersebut.
Dalam rapat malam itu, sebagian besar anggota dewan mengancam akan membuat ribut sidang paripurna jika APBA 2020 tetap dipaksakan. Ketua DPRA akhirnya mengalah. Dalam berita acara rapat koordinasi yang ditandatangani jajaran pimpinan dewan, diputuskan beberapa poin.
Poin pertama, pelaksanaan masa persidangan untuk penyampaian nota keuangan rancangan APBA 2020 akan dilaksanakan pada Kamis (19/9) jika terjadi kesepakatan antara pimpinan DPRA dengan TAPA terhadap mekanisme, tahapan, dan hasil pembahasan rancangan APBA 2020.
Selanjutnya pada poin kedua, memutuskan penyampaian nota keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 akan dilakukan apabila ada kesepakatan sebagaimana dimaksudkan pada poin pertama, maka akan dilaksanakan rapat badan anggaran untuk menentukan jadwal pembahasan. Pada poin ketiga atau  terakhir, apabila kesepakatan sebagaimana poin pertama tidak tercapai, maka agenda sidang hari ini akan digantikan dengan masa persidangan penetapan prolega 2019.
Wacanan pengesahan tanpa melalui proses pembahasan ini mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis antikorupsi. Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, mengatakan, wacana untuk melakukan pengesahan tanpa melalui proses pembahasan merupakan bagian konspirasi menjelang berakhirnya masa jabatan anggota dewan pada 30 September 2019. "Kalau saya lihat, ini adalah bagian dari konspirasi menjelang akhir masa jabatan," pungkas Askhalani.
Penilaian yang sama juga disampaikan Koordinator Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA), Alfian. Ia bahkan menyampaikan kritikan tajam bahwa rencana itu sebagai bentuk kebrutalan anggota dewan. "Ini kebrutalan politik terhadap anggaran rakyat," pungkas Koordinator MaTA tersebut.
Namun informasi terakhir yang diperoleh Serambi sore kemarin, rencana pengesahan pada Jumat hari ini batal dilakukan. Dalam sidang di tahap badan anggaran DPRA sore kemarin, diputuskan bahwa pembahasan RAPBA dilakukan di tingkat komisi. “Jadi kelanjutan paripurna ditunda dulu selama seminggu, sampai selesai pembahasan di tingkat komisi dan banggar,” ujar sumber di kalangan dewan.
Namun menurut Koordinator MaTA, Alfian, pemberian waktu selama seminggu untuk dilakukan pembahasan juga kurang efektif, karena terkesan para elite mengejar kompromi anggaran, bukan memastikan kebutuhan rakyat yang sebenarnya.
Karena itu, ia menilai rencana DPRA mempercepat pengesahan anggaran 2020 patut ditolak. DPRA seharusnya menjadi tempat pembahasan yang lebih serius untuk memastikan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan masyarakat Aceh, bukan malah ingin buru-buru melakukan pengesahan.
“Percepatan tanpa pembahasan jelas tidak patut. Publik perlu mencurigai adanya kompromi anggaran antara eksekutif dan legislatif, padahal banyak anggota DPRA yang masa tugasnya akan segera berakhir. Ini patut menjadi perhatian serius,” pungkasnya.(yos)
SHARE