Wali Nanggroe Ajukan Perubahan Bendera Aceh, Ada Penambahan Gambar Pedang

SHARE


BANDA ACEH - Di tengah polemik munculnya surat Mendagri yang membatalkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Qanun Bendera dan Lambang Aceh, muncul kabar bahwa Wali Nanggroe telah mengajukan perubahan untuk bendera bintang bulan agar tidak dipersoalkan lagi oleh Pemerintah Pusat.
Kabar tersebut disampaikan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf, saat Serambi Rabu (14/8), meminta tanggapannya tentang pemberian lahan kepada korban konflik dan hal-hal terkait 14 tahun damai Aceh. Mualem mengatakan, pengajuan perubahan bendera Aceh itu dilakukan secara personal oleh Wali Nanggroe sekitar setahun lalu.
Saat itu, kata Mualem, Wali Nanggroe, Malik Mahmud mengajukan perubahan tersebut sambil beraudiensi ke Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Namun, Mualem tak ingat lagi kapan tepatnya. "Hampir sekitar setahun yang lalu," ujarnya.
Adapun perubahan yang diajukan Wali Nanggroe terhadap bendera bintang bulan adalah, adanya penambahan gambar pedang di bawah gambar bintang bulan. Menurut Mualem, bendera dasar tidak diubah, warnanya sama, masih ada les hitam putih, dan juga bintang bulan di tengah bendera.
"Wali sudah mengajukan perubahan sedikit untuk bendera. Kita tambah pedang di bawah bintang bulan, warnanya sama, semuanya sama, tapi kita tambah pedang saja di bawah bintang bulan agar tidak mirip lagi dengan bendera masa lalu," katanya.
Perubahan pada bintang bulan itu, kata Mualem, semata-mata agar meredam konflik interen terkait Qanun Bendara di Aceh. Pasalnya selama ini, Pemerintah Pusat tak kunjung menyetujui bendera Aceh, padahal sudah disepakati dalam perjanjian MoU Helsinki, bahwa Aceh berhak memiliki bendera dan lambang Aceh.
Namun, perjanjian itu tampaknya tak kunjung ditepati dan kerap menjadi polemik antara pusat dengan Aceh. Alasannya, karena bendera yang diqanunkan menjadi bendera Aceh itu masih menyerupai bendera GAM. Bahkan oleh pusat menyebutnya masih menyerupai dengan bendera separatis karena terbentur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
"Semua sudah kita maklumi, makanya kita ubah sedikit. Jadi saya harapkan pusat menyetujuinya lah, karena bendera dasar tidak kita kedepankan lagi, kita sesuai komitmen, kita ubah dan semoga ini disetujui," pungkas Mualem.
Perjuangkan secara hukum
Pengamat politik dan pemerintahan di Aceh, Dr Taufiq A Rahim ikut mengomentari isu bendera yang baru-baru ini kembali mencuat karena terbitnya surat pembatalan Mendagri, padahal surat itu sendiri sudah dikeluarkan sejak 2016 lalu. Di balik itu semua, Taufik A Rahim menegaskan, lambang dan bendera memiliki arti penting secara politik serta kedaulatan politik Aceh, meski seolah-olah sangat sederhana sebagai simbol. Oleh karena itu, dia meminta para pihak untuk memperjuangkan bendera dan lambang Aceh secara hukum dan politik.
"Untuk masalah bendera Aceh ini sudah banyak dana, pikiran, dan energi masyarakat sudah terkuras. Sementara posisinya lambang dan bendera tidak jelas. Silakan diperjuangkan serta dipertegas secara hukum dan politik lambang dan bendera Aceh ini," kata Taufik A Rahim kepada Serambi belum lama ini.
Menurutnya, lambang dan bendera Aceh harusnya sudah ada, konon pula Aceh juga terlibat serta ikut serta dalam berbagai aktivitas, even serta partisipasi aktif pada momen nasional dan internasional yang sepantasnya harus memiliki lambang atau bendera yang jelas dan tegas. "Masyarakat juga perlu ketegasan atau tidak berimajinasi dengan kebohongan lambang dan bendera Aceh yang sesungguhnya," pungkas Taufik A Rahim. 
SHARE