Sudah Tiga Tahun Dibatalkan Qanun Bendera, Mengapa Pemerintah tak Mengumumkan?

SHARE


BANDA ACEH - Saat ini masih banyak warga yang mempertanyakan nasib Qanun Bendera dan Lambang Aceh: Mengapa Jakarta begitu lama memprosesnya? Faktanya, qanun tersebut sudah dibatalkan sejak tiga tahun lalu.
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs Akmal Malik MSi membeberkan hal itu kepada Serambinews.com, Kamis (1/8). "Itu produk lama, kenapa kok muncul sekarang ini. Itu sudah selesai," ujar Akmal Malik.
Anehnya, pemerintah tak mengumumkan. Padahal, hampir setiap saat muncul pertanyaan di media massa dan media sosial terkait pelaksanaan qanun yang sudah disahkan oleh DPR Aceh itu.  
Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri melalui keputusan Mendagri nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 telah membatalkan dan mencabut beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Penolakan dan pembatalan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang, antara lain isinya menyatakan bahwa lambang daerah itu tidak boleh sama atau ada persamaan/kemiripan dengan lambang separatis.
Akmal Malik merasa heran dan balik bertanya kenapa tiba-tiba soal pembatalan qanun bendera itu muncul lagi sekarang ini.
"Saya tahu betul prosesnya. Itu produk lama, kenapa digoreng-goreng lagi sekarang," tukas Akmal Malik.
Catatan Serambi, sempat terjadi tolak-tarik dalam proses pembuatan dan pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini. Pemerintah pusat sempat meminta Aceh melakukan cooling down terlebih dahulu terkait polemik qanun ini. Bahkan kala itu cooling down sempat diperpanjang waktunya.
Ternyata, diam-diam atau tanpa pengumuman apa pun, sudah dibatalkan. Pemerintah pusat tidak mengumumkan, pemerintah Aceh pun tidak.(*)
SHARE