Satpol Air Tertibkan Pukat Trawl, Dari Perairan Langsa Sampai Peureulak

SHARE


LANGSA - Satuan Polisi Perairan (Satpol Air) Polres Langsa mulai melakukan penertiban pukat trawl atau pukat harimau yang telah dilarang oleh pemerintah. Patroli dilaksanakan mulai dari perairan Langsa, Manyak Payed hingga Pereulak, untuk menertibkan nelayan yang menggunakan pukat trawl.
Operasi penertiban itu dilakukan bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Aceh, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPPKP) Langsa.
Kapolres Langsa, AKBP Andy Hermawan SIK MSc, melalui Kasatpol Air Polres Langsa, Iptu Hasrul Irfandi, mengatakan operasi gabungan ini dilakukan mulai Senin (5/8) pukul 16.30 WIB hingga Selasa (6/8) jelang pagi, pukul 04.00 WIB.
Operasi ini melibatkan belasan petugas Satpol Air, PSDKP Aceh, dan DPPKP Kota Langsa, dengan menggunakan kapal Patroli Satpol Air Polres Langsa dan satu boat pendukung.  Operasi tersebut dilakukan, terkait laporan masyarakat tentang adanya aktivitas penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (pukat trawl) di sekitar perairan Langsa dan sekitarnya.
"Saat kita melakukan patroli selama 12 jam lebih di laut, belum ditemukan kapal nelayan yang menggunakan pukat harimau," sebut Hasrul Irfandi. Dia mengatakan saat dilakukan operasi terhadap kapal atau boat nelayan di laut, semuanya menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat langga.
Dia menjelaskan jarak operasi sejauh 12 mil, yaitu hingga perairan kawasan Manyak Payed, Aceh Tamiang sampai perairan Peureulak, Aceh Timur. Dia menyatakan jika nelayan melihat aktivitas nelayan menangkap ikan di perairan ini menggunakan pukat trawl, agar segera melapor kepada pihaknya untuk diambil tindakan tegas.
"Kita juga mengimbau, khususnya kepada nelayan Langsa dan sekitarnya agar tidak menggunakan pukat harimau di laut karena telah dilarang pemerintah," imbuh Iptu Irfan. Sebelumnya diberitakan, operasi penangkapan ikan dan udang menggunakan pukat trawl (pukat harimau) kembali marak di perairan laut Langsa dan sekitarnya dalam beberapa pekan terakhir ini,
Tak tanggung-tanggung, nelayan pencari ikan dengan alat pukat harimau yang dilarang pemerintah ini, beroperasi 5 mil dari garis pantai, sehingga merusak terumbu karang dan menyusutnya anak ikan, serta merusak jaring nelayan tradisional.
Ketua Wild Water Indonesia (WWI) Aceh yabg merupakan komunitas penjaga ekosistem bahari dan alam, M Isbal atau akrap disapa Cibenk, Selasa (30/7/2019) mengatakan, aksi penangkapan ikan dan udang menggunakan pukat harimau ini sangat meresahkan nelayan tradisional.
Apabila tidak disikapi cepat oleh aparat terkait, dikhawatirkan dapat memicu atau memancing tindakan agresif nelayan tradisional.
SHARE