Kerusuhan di Jayapura Kian Memanas, Gedung Telkom dan Hotel Dilempari Batu, Kantor MRP Dibakar

SHARE


JAYAPURA - Aksi protes atas dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jayapura berlangsung anarkistis, Kamis (29/8/2019).
Setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.
Laporan wartawan Kompas.com Dhias Suwandi dari Jayapura menyebut massa juga melempari kantor-kantor dan hotel di Jayapura.
Massa mengarah ke kantor Gubernur Papua.
Sebelumnya diberitakan, massa membakar kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berada di Jalan Raya Abepura.
"Informasi ada pembakaran di situ (kantor MRP), cuma bagian mana saja yang dibakar kami belum tahu pastinya," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto saat dihubungi melalui telepon, Kamis (29/8/2019).
Setelah membakar, kata Eko, massa mulai bergerak ke arah pusat kota.
"Massa ada di sekitar Skyland," ucapnya.
Aksi protes kali ini diikuti ratusan orang yang berkumpul dari berbagai titik, Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura, serta perwakilan dari mahasiswa.
Sebelumnya, aksi massa di Expo Waena sempat anarkistis.
Massa melemparkan batu ke arah aparat. Mobil dinas Dandim 1701/Jayapura rusak akibat aksi tersebut.
Dari pihak keamanan, 500 personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut.
Akibat aksi ini, aktivitas perekonomian di Jayapura lumpuh dan masyarakat lebih memilih berdiam diri di rumah.
Serius tangani Papua
Dari Jakarta dilaporkan, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai bahwa persoalan di Papua sudah masuk pada tingkatan serius.
Pasalnya hingga kini masih terkadi kerusuhan di sejumlah daerah di Papua. Belum lagi sejumlah pejabat mendapat penolakan oleh mahasiswa Papua saat berupaya menjalin komunikasi di Surabaya.
"Berbagai aksi mahasiswa Papua di beberapa Kota Besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jatim oleh Mahasiswa di Asrama Papua pada Rabu 28 Agutus 2019 serta masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini menurut Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengindikasikan persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius," ujar Sukamta, Kamis, (29/8/2019).
Hingga saat ini, ia menilai pemerintahan dan aparat masih belum bisa mengungkap akar permasalahn di Papua secara komprehensif.
Oleh karenanya ia meminta Pemerintah, transparan dalam menanggulangi masalah di Papua. Pemerintah juga diharapkan mengubah cara pendekatan dalam selesaikan masalah Papua.
"Karena setelah berjalan 2 pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Apalagi sudah jatuh korban dari anggota TNI dan Polri. Saya kira pemerintah perlu mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata. Sementara untuk demonstrasi-demonstrasi tetap harus diberi ruang, " katanya.
Sekretaris Fraksi PKS ini meminta Pemerintah untuk menghentikan sejenak isu Pemindahan Ibukota dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.
Persoalan Papua lebih penting untuk segera diselesaikan ketimbang rencana memindahkan ibu kota.
Ia menyarankan agar pemerintah segera membuat langkah substantif dan cermat untuk selesaikan Papua.
Terutama menindaklanjuti laporan beberapa riset di Papua bahwa persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.
"Padahal Pak Presiden sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengklaim membangun banyak infrastruktur di Papua. Oleh sebab itu perlu segera dirumuskan oleh pemerintah baik agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua," pungkasnya.
SHARE