Raih Aceh Hebat atau Pertahankan Juara Miskin dan Pungo?

SHARE


Oleh: Hasan Basri M. Nur*)
DALAM beberapa pekan terakhir ini kinerja Pemerintah Aceh mendapat sorotan tajam.
Para pengamat sosial ekonomi dan anggota legislatif menyampaikan kritik beruntun kepada eksekutif, termasuk melalui media massa.
Mereka memanfaatkan momentum evaluasi 2 tahun kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah (Inova) sebagai pintu masuk.
Baliho berisi capaian pembangunan 2 tahun Inova (5 Juli 2017–5 Juli 2019) yang dipasang di beberapa sudut Kota Banda Aceh mendapat catatan dari pengamat.
Dalam baliho dimuculkan data antara lain:
Pertumbuhan ekonomi Aceh meningkat dari 4,19% menjadi 4,61%
Angka kemiskinan turun dari 15,92% menjadi 15,68%, dan lain-lain.
Angka-angka ini dikritisi oleh para pengamat dari berbagai sudut pandang.
Ada yang melihatnya dengan logika terbalik yaitu: Selama dua tahun hanya terjadi 0,24% (15,92-15,68) penurunan angka kemiskinan di Aceh.
Lalu, apakah hasil ini sudah sesuai dengan target?
Menurut akademisi Unsyiah, Dr Rustam Effendi, capaian-capaian itu belum sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022.
Sementara menurut juru bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani, walau angka-angka itu belum mencapai target, tetapi ia sudah mengarah ke trend positif, dan karenanya rakyat Aceh harus optimis menatap masa depan. Jika trend positif ini berlanjut, maka pada saatnya Aceh akan setara bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (Serambi, 16/7/2019).
Melihat ketidaksesuaian capaian antara harapan dengan kenyataan, Nur Zahri ST, anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, menyarankan agar Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap target-target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan lain-lain yang terdapat dalam dokumen RPJMA.
Menurutnya, target-target itu harus direvisi agar sesuai dengan kemampuan kerja SKPA (Serambi, 17/7/2019).
Usulan Nur Zahri yang sarjana penerbangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mendapat tanggapan beragam dari publik.
Ali Juhairi, mantan pejabat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang alumnus Queensland University Australia, menulis di dinding FB-nya: Biar wajah tidak tampak terlalu jelek, maka cermin harus diburamkan.
Agar kinerja tak tampak jelek, maka target yang harus diturunkan.
Sementara sarjana lain ada yang menulis di FBnya: Buruk muka, cermin dibelah.
Aceh Hebat dan RPJMA
RPJM berfungsi sebagai patron atau acuan bagi dinas-dinas teknis (SKPA/SKPK) dalam menyusun dan menjalankan program-program pembangunan selama satu periode kepemimpinan (5 tahun).
Jika semua SKPA/SKPK berpedoman pada amanah yang ada dalam RPJMA/RPJMK, maka target pembangunan akan mudah tercapai; tahun demi tahun hingga 5 tahun masa kepemimpinan.
Dokumen RPJMA 2017-2022 sudah menjadi produk hukum karena ia telah dibahas dan diparipurnakan oleh wakil rakyat di gedung parlemen.
Konsekuensinya, semua amanah yang ada dalam RPJMA harus direalisasikan oleh eksekutif (gubernur bersama kabinet).
Sementara legislatif (DPRA) wajib melakukan fungsi kontrol secara ketat dalam pelaksanaan amanah RPJM.
Karena itu, kritik konstruktif dari anggota DPRA, pengamat, dan media massa tidak perlu disikapi secara emosional oleh eksekutif.
Sebaliknya, harus dijadikan sebagai cambuk dalam meraih target-target yang ada dalam RPJMA.
Sementara lembaga yudikatif (mahkamah, termasuk KPK) harus memantau implementasi RPJMA agar tidak keluar jalur, jika ada nekat keluar jalur maka “sekolahkan” saja.
Beginilah tri-fungsi kemitraan eksekutif-legislatif-yudikatif yang diharapkan dalam konsep Trias Politica Montesquieu (Lihat Hasan Basri M. Nur (Ed), Parlok vs Parnas, Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh, 2014).
Masih di bawah Target
Adalah fakta, pada tahun kedua pemertintah Inova, capaian pembangunan dalam meraih visi Aceh Hebat masih di bawah target.
Inova menargetkan penurunan angka kemiskinan dalam 5 tahun sebesar 5%, yaitu menjadi 11,43% pada 2022.
Dalam RPJMA 2017-2022 angka kemiskinan ditargetkan turun 1% setiap tahunnya, yaitu: 2018 (15,43%), 2019 (14,43%), 2020 (13,43%), 2021 (12,43%), dan 2022 (11,43%).
Target penurunan angka kemiskinan 1% per tahun ini tidaklah muluk, mengingat Aceh memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang mencapai Rp 8 triliun bahkan lebih per tahun.
Akan tetapi, laporan pada medio 2019 angka kemiskinan Acehhanya turun tipis, yaitu 15,68% dari target akhir tahun 14,43%.
Kalau diperhatikan, masih ada gap (kesenjangan) antara capaian dan kenyataan tapi gap itu masih dalam batas wajar, dan mampu dikejar kalau semua SKPA mau mengikat tali pinggang dengan ketat.
Terkait belum tercapainya target pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam RPJMA, maka bukan (sekali lagi bukan) dokumen RPJMA yang harus direvisi, melainkan kinerja eksekutif yang harus dipacu dengan optimal.
Jika ada nahkoda pada dinas tertentu menganggap berat dan tak sanggup meraih target, maka ada baiknya kepala dinas itu meletakkan jabatan agar dinahkodai oleh orang kuat, optimis, dan pekerja keras yang lain.
Perlu diingat, jabatan itu adalah milik umat dan karenanya semua harus bekerja ekstra dalam mewujudkan mimpi bersama, meraih visi Aceh Hebat pada 2022.
Target dalam RPJMA dapat diibaratkan sebagai tujuan akhir bagi orang yang bepergian.
Kalau seseorang mau pergi menunaikan haji, maka jangan pernah berhenti kalau belum sampai di Tanah Suci Mekkah.
Kalau ada jamaah haji lempar handuk alias menyerah ketika transit di Sri Lanka, maka dia belum berhak mendapat gelar haji atau belum hebat dalam konteks RPJMA 2017-2022.
Kita berharap agar semua dinas teknis (di provinsi dan kabupaten/kota) untuk bekerja esktra dalam meraih visi Aceh Hebat, yang ditandai turunnya angka kemiskinan sehingga tidak lagi menjadi juara bertahan dalam bidang kemiskinan.
Upaya menurunkan angka kemiskinan diyakini juga mampu menghapus predikat Aceh adalah provinsi juara paling banyak orang terganggu jiwa (gila, pungo) di Indonesia.
Biasanya tatkala seseorang sudah hidup dalam kesejahteraan, maka mudah memulihkan gangguan jiwa yang diidapnya.
Perhatikanlah, orang gila itu umumnya muncul dalam keluarga dengan tingkat kesehteraan rendah.
Untuk itu, ada baiknya para elit negeri di Aceh melihat bagaimana Bangka Belitung yang tidak memiliki dana otsus tapi berhasil menjadi provinsi paling rendah tingkat kemiskinan, yaitu hanya 4,77% (Angka Kemiskinan Aceh Tertinggi di Sumatera, www.harian.analisadaily.com, edisi 17/1/2019).
Jadi, jangan ada lagi pikiran curang untuk mengubah target dalam RPJMA, karena itu sama artinya mengubah soal ujian agar sesuai dengan kemampuan mahasiswa.
Yang dibutuhkan adalah memacu mahasiswa agar belajar semua isi silabus dengan sungguh-sungguh.
Untuk percepatan pembangunan Aceh, maka pedomanilah alur menuju Aceh Hebat dalam RPJMA sehingga tidak ada lagi usulan program di luar mekanisme penganggaran alias “penumpang gelap” yang berujung tidak ada yang berani mengeksekusinya seperti fenomena kasus bantuan sosial yang dikabarkan mencapai Rp 2 T yang sedang heboh (Serambi, 17-18/07/2019).
Anggaran Rp 2 T itu sejatinya disusun program-program yang terukur guna mencapai goal penurunan jumlah penduduk miskin sehingga Aceh tidak lagi menjadi juara I miskin di Sumatera dan juara harapan III di Indonesia. Semoga!
Banda Aceh, 28 Juli 2019
*) PENULIS Hasan Basri M. Nur, Mantan Direktur Agama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005-2009), sedang kuliah S3 di UUM Malaysia, email: hb_noor@yahoo.com
SHARE