Jokowi Janji Umumkan Secara Resmi Ibu Kota Baru Indonesia pada Agustus 2019

SHARE


JAKARTA - Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibukota pada Agustus 2019 mendatang.
Dia mengakui ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan.
Namun dia mengatakan bahwa kajian pemindahan ibu kota hingga saat ini masih belum rampung.
“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) siang.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu.
“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.
Sementara itu dilansir dari Kompas.com, Selasa (14/5/2019) dijelaskan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan ada dua lokasi yang menjadi kandidat dari ibu kota baru.
Kawasan pertamana adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.
Bambang mengatakan dengan diputuskannya lokasi ibu kota baru tahun ini, maka proses pembangunan awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020 mendatang.
"Kajian akan difinalkan tahun ini, keputusan lokasi bisa dilakukan di tahun ini sehingga 2020 bisa dipersiapkan pembangunan maupun infrastruktur dasar," ujar dia.
Setelah lokasi ibu kota baru ditentukan, pemerintah bersama dengan DPR akan menggodok produk hukum yang sesuai untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota tersebut.
"Nantinya dengan DPR akan membahas penetapan UU sekaligus membahas persetujuan ibu kota baru," ujar dia.
Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, maka jutaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga ikut pindah.
Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.
"Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," kata Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Syafruddin mengatakan, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang.
Dengan demikian, ada kemungkinan seluruh ASN yang terkait itu juga ikut pindah. "Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah).
Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya.
Pindah Ibu Kota ke Kalimantan, Waspada Spekulan Tanah
Teka teki pemindahan ibu kota sudah semakin terang setelah pemerintah mengungkapkan bahwa lokasinya akan berada di Kalimantan.
Meski begitu, ada satu hal yang mesti diwaspadai oleh pemerintah setelah lokasinya dikerucutkan di Kalimantan.
"Dari kepindahan seperti ini. seperti dulu isu pemindahan ibu kota ke Jonggol, yang terjadi ini didahului oleh spekulan," ujar Direktur Riset Core Piter Abdullah Redjalan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
"Sehingga yang terjadi spekulan masuk duluan, tanah-tanah di sana dibeli dulu dengan murah, kemudian mereka berharap dapat ganti rugi yang lebih besar nanti," sambung dia.
Akibat spekulan ini, kata Piter, masyarakat bisa tidak bisa menikmati keuntungan karena tanahnya sudah dibeli murah terlebih dahulu oleh para spekulan.
Hal ini ucapnya tidak hanya terjadi dalam kasus pemindahan ibu kota, bahkan dalam kasus lebih kecil, misalnya pembangunan infrastruktur, harga tanah juga bisa melambung.
"Itu pernah terjadi protes keras Sultan HB X waktu pemindahan bandara internasional Yogyakarta karena pada waktu itu dia mau masuk pembebasan lahan di sana," kata dia.
"Ternyata lahan-lahan di lokasi sudah dimiliki spekulan. Itu yang seharusnya dicegah pemerintah," sambungnya.
SHARE