Pemilu 2019 Pertaruhan Kepentingan Politik

SHARE


Oleh Taufiq Abdul Rahim, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung 17 April 2019 yang lalu sampai dengan saat ini masih terus menyisakan persoalan yang sangat krusial dan menjadikan seluruh energi serta perhatian terkuras bagi seluruh rakyat dan bangsa. Apalagi dilaksanakannya secara serentak pemilihan presiden (eksekutif) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khusus untuk Aceh DPRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Sehingga Pemilu 2019 ini dinilai sangat rumit dan kompleks dalam pelaksanaannya serta menarik perhatian publik, masyarakat, para politisi, para ilmuan/pakar, serta seluruh elemen masyarakat.
Dalam konteks politik Pemilu 2019 ini, pemahaman, pembahasan dan perbincangan permasalahan politik sesungguhnya diperluas kepada konteks masyarakat dan manusia sejagat dalam usaha kepada arah pencapaian keadilan sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat bersifat subjektif dan preskriptif, karena falsafah politikjuga merupakan pemahaman bersifat sejagat.
Hal ini digambarkan juga cerminan kesejarahan dan masyarakat yang harus memperoleh penghargaannya, para filosof yang ikut memikirkannya, juga persoalan sejagat tentang manusia dan masyarakatnya tanpa melihat waktu, tempat dan budayanya. Sehingga adakalanya falsafah politik juga bersifat normatif dan intuitif, ini merupakan gambaran dari ilham seorang tokoh pemikir secara spontan tanpa melalui kajian yang objektif dan analisis yang empirik.
Berdasarkan metodologi utamanya sebagai spekulatif dan penganalisisan spekulatif, yaitu tidak saintifik dan empirik seperti kajian-kajian yang menghasilkan teori-teori ilmu politik, ini sejalan dengan analisis data dan fakta yang melihat premis tertentu, sistematik, objektif serta fenomena dan mampu untuk diuji serta diulangkaji secara akademis dalam pertarungan.
Dalam hal ini dapat dinyatakan berbagai teori seperti teori kelas, teori hegemoni, teori elite, teori demokrasi, teori feminis dan lain sebagainya. Ini dapat dilihat dari suatu fenomena yang sama, sebagaimana perkembangan politik yang berlaku saat ini dengan melihat berbagai variabel yang berlainan. Maka secara filosofis biasanya dihasilkan berdasarkan kemantapan “speculatif reasoning”, yakni pernyataan tegas dan pembahasan spekulatif seringkali tidak berdasarkan metodologi pengumpulan data yang objektif, empirik dan sistematis.
Hal ini juga dirumuskan Anub Chand Kapur (Principle of Political Science, 1971), yaitu seorang filosof politik membuat penelitian terhadap realitas dalam konteks ideal, yang sementara dalam konteks nyata dan khusus dalam kerangka sejagat.
Yang sifatnya spekulatif dan menggunakan daya pikir ini menyebabkan semakin penting memiliki kemampuan, pemahaman dan penggunaan bahasa yang baik. Sehingga politikitu sendiri memiliki value judgement, yaitu nilai yang tersendiri tentang sesuatu yang dikemukakan tersebut dari segi “kebenaran”, “kewajaran” dan “baik-buruknya”. Sebagaimana Kamlin (1986) tujuan manusia di bumi adalah menegakkan the kindom of God on earth, sebagaimana dikutip dari Agustine of Hippo (354-430) dan Thomas Aquinas (1226-74) menegaskan pemerintahan yang baik itu adalah berlandaskan hukum agama.
Menurut para tokoh filosof Islam pula antara lain Al-Farabi, Ibnu Khaldun (732-1332) dan Iqbal (1877-1983), mengemukakan kesempurnaan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan politikIslam yang menjamin kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga konsistensi kehidupan juga penuh dengan pertarungan serta perdebatan secara kontekstual untuk tetap mempertahankan kehidupan secara nyata dan bertanggung jawab.
Aliran falsafah pemikiran liberal lahir dari pada pertentangan terhadap monarki kekuasaan mutlak bahwa, pemerintahan yang ideal itu adalah yang mengutamakan kebebasan dan kepentingan individu. Sebaliknya aliran Marxis yang falsafahnya muncul pada masa revolusi industri di Eropah, negara yang diidamkan adalah negara yang mempunyai institusi kekuasaan seperti pemerintahan, maka pemerintahan adalah alat kelompok kekuasaan ekonomi yang menindas dan mengeksploitasi masyarakatnya.
Asumsi dari Hobbes (1588-1679) bahwa, manusia mempunyai sifat dasar yang buruk dan ganas. Maka, pertama, manusia tidak akan dapat hidup dalam masyarakat aman dan stabil tanpa seorang pemerintah berkuasa mutlak yang mereka takuti yang diistilahkannya dengan Leviathan. Kedua, rakyat akan mematuhi pemerintah yang berkuasa mutlak karena mereka tidak ada pilihan lain seandainya mau hidup dalam keadaan aman, selamat dari pada perilaku serta tindakan dari kalangan mereka sendiri.
Jika menentang pemerintah, berarti mereka akan melemahkan kekuasaan pemerintah dan akan mengancam keselamatan mereka sendiri. Maka pendekatan Hobbes cerminan perkembangan intelektual zamannya yang sedang dalam peralihan dari pada sistem monarki kekuasaan kepada liberal dan dari pendekatan idealis dan spekulatif kepada yang lebih pragmatis, ini merupakan kajian empirik.
Dengan demikian, tradisi spekulatif lebih nampak pada falsafah politik sebelum abad-20, karena idealnya berdasarkan perbincangan sesuatu yang empirik. Kemudian abad ke-20 dapat dilihat kehadiran ciri-ciri kontemporer, yaitu pragmatisme politikdalam falsafah politik. Ini menyentuh semua aliran filsafat, baik liberalisme, demokrasi, demokrasi sosial, sosialisme, komunisme maupun keagamaan.
Hadir pula realitas transformasi lingkungan yang berfokus kepada kemajuan teknologi komunikasi, kebangkitan gerakan nasional, ideologi, etnik, dan agama. Selanjutnya hadir kekuasaan baru dari pada para investor internasional yang mengubah kebiasaan atau tradisi pemerintahan. Hal mana secara tradisinya pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan serta keamanan dan kabaikan umum masyarakatnya dalam lingkungan kekuasaan ekonomi global.
Kecenderungan internasional semakin mengutamakan persoalan kemanusiaan, kebebasan individu dan masyarakat yang terbuka dibandingkan isu-isu spekukatif tentang bentuk masyarakat yang berhasil secara adil dan makmur dalam kehidupannya, pemerintahan yang terbaik dan pemerintah ideal. Sehingga harus kembali secara politik kepada perhatian dasar secara falsafah klasik.
Dalam hal ini Glenn Tinder (Political Thinking, The Perennial Question. 1979) menyenaraikan beberapa persoalan tentang falsafah politik yang dianggap nyata selagi masyarakat manusia ingin membentuk masyarakat ideal. Tinder juga memperhatikan eskalasi penekanan isu konvensional yang disampaikan tokoh aliran falsafah politik kontemporer, seperti; kebebasan, persamaan, komunitas, tujuan masyarakat dan negara, serta kekuasaan. Maka jika ditilik sebagaimana Locke (1632), yang lebih merujuk kepada realitas politik dalam dunia yang semakin moderen.
Secara khusus Locke menguraikan tentang konsep pemerintahan dengan kekuasaan yang terbatas. Sehingga secara institusional melindungi hak azasi individual. Ringkasnya para filosof politikmodern yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif ini lebih berkesan, mereka menekankan kepada mekanisme merealisasikan idealisme.
Pemilu 2019, ternyata unsur pemikiran spekulatif dan pragmatis menjadi pertarungan permainan serta kepentingan elite politikuntuk meraih kekuasaan. Energi serta perhatian rakyat yang sudah sangat lelah harus dihadapkan dengan pertengkaran sebagai pemenang eksekutif dan legislatif, khususnya untuk calon Presiden RI sampai dengan saat ini terus semakin prihatin.
Selanjutnya rakyat dihadapkan kepada kondisi yang sangat was-was akan terjadi berbagai hal serta perkembangan politik yang semakin tidak fair, tidak sehat, tidak jujur, cenderung curang dan saling klaim kemenangan. Pemilu 2019 harus hadir sebagai orang dapat dipercaya dalam pertarungan politik yang semestinya untuk kepentingan rakyat lebih baik.
SHARE