Batasi Pembelian Gas 3 Kg, Kebijakan Plt Gubernur Disebut Recehan

SHARE


BANDA ACEH - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menilai, kebijakan Plt Gubernur Aceh yang menerbitkan Surat Edaran terkait pembatasan pembelian elpiji 3 kilogram sebagai sebuah kebijakan recehan.
Surat edaran tersebut melarang pembelian gas subsidi Bagi PNS, UKM dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta, dan bagi masyarakat dengan pendapatan di atas Rp 1,5 juta per bulan.
Sebagai daerah khusus dan penghasil migas, seharusnya, lanjut Zulfikar, Plt Gubernur Aceh menyurati kementerian terkait untuk meminta penambahan kuota elpiji 3 kg, bukan malah sibuk mengatur penggunaannya.
“Ini kan recehan, cukup koordinasi saja dengan kepala dinas dan kabupaten/kota,” ujarnya kepada Serambinews.com, Rabu (26/62019).
“Soal ketidaktepatan sasaran selama ini bukan soal siapa boleh beli atau tidak, tetapi soal pengawasan yang lemah,” imbuhnya lagi.
Menurut Zulfikar, persoalan yang seharusnya dipikirkan oleh Plt Gubernur adalah memanfaatkan potensi sumber migas Aceh, di antaranya seperti sumur-sumur minyak dan gas. Aceh harus membuat rencana induk migas dari hulu sampai kehilir, rancang bangun migas yang menghasilkan dan membuat Aceh kaya raya.
“Berpikirlah bagaimana agar orang Aceh kaya raya. Kalau Aceh sudah kaya, tabung gas 3 kg itu pun nggak akan laku lagi,” tandas Direktur Koalisi NGO HAM ini. (*)
SHARE