Aceh Kembali “Menasional”

SHARE


Beberapa waktu ini, nama Aceh kembali mencuat di berbagai media nasional. Dibicarakan di berbagai segmen, bahkan sempat menjadi keresahan bagi beberapa elit pusat. Hal ini terjadi karena beberapa hal yang sangat krusial, di antaranya adalah keinginan referendum yang sempat dimunculkan lagi oleh Mualem di bulan Ramadhan. Kemudian terjadinya penolakan keras terhadap seorang ustas dari luar Aceh yang disinyalir berlainan aqidah dengan masyarakat Aceh yang umumnya Ahlussunnah Waljamaah, dan terakhir lahirnya fatwa MPU terhadap haramnya game online (PUBG).
Tak dapat dipungkiri, pernyataan Mualem selaku Panglima Tinggi GAM tentang referendum dalam acara haul wafatnya Wali Nanggroe Tgk Hasan Tiro sekaligus acara buka puasa bersama di gedung Amel Convention Hall menyentak banyak kalangan. Isu ini menjadi bahan perbincangan nasional sampai berhari-hari, bahkan membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga turun tangan, baik melalui statement di media maupun keinginan pihaknya bertemu langsung dengan Mualem beberapa hari yang lalu.
Viralnya persoalan referendum ini bukan hanya menjadi perbincangan dan perdebatan antara Aceh dan Jakarta saja, namun juga membuat banyak masyarakat di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Padang, Riau, Bengkulu, Makasar, dan lainnya menunjukkan reaksi. Ada yang mendukung, namun ada juga yang memberi komentar miring. Hal ini dapat kita lihat di komentar-komentar para netizen baik di facebook, instagram maupaun media-media sosial lainnya.
Bahkan ada yang berani terang-terangan mendukung, ingin pindah ke Aceh, dan ada juga yang menyemangati dalam berbagai bentuk. Dukungan-dukungan ini tentu tidak terlepas dari nama Aceh yang telah menggema di seantaro Indonesia. Bagaimana tidak, sejak sebelum kemerdakaan atau sebelum lahirnya bangsa Indonesia, Aceh sudah terkenal sebagai daerah garis keras dalam perlawanannya terhadap kolonial penjajah Belanda. Aceh termasuk salah satu daerah yang tidak pernah menyerah dalam melawan penjajahan Belanda.
Denys Lombard merupakan sejarawan ternama berkebangsaan Perancis yang menulis buku tentang Aceh menyebutkan bahwa rakyat Aceh merupakan entitas masyarakat yang memiliki watak keras, gemar berperang, dan sangat kokoh dalam mempertahankan tanah kelahirannya.
Belum reda isu referendum yang membuat Aceh menasional, muncul pula polemik keagamaan yang sebenarnya bukan lagi hal baru. Namun kali ini terkesan keras, sebab terjadinya pengusiran terhadap seorang ustadz yang berasal dari luar Aceh, yang bernama ustad Dr. Firanda, Lc. Alumnus Universitas Madinah tersebut lumayan terkenal karena pernah memberi kuliah dan pengajian umum kepada masyarakat Indonesia di Masjid Nabawi di Madinah.
Ustad muda ini disinyalir berbeda pemahaman dalam persoalan aidah dengan masyarakat Aceh. Sehingga sebagian besar santri dari Aceh Besar dan Banda Aceh menyuruh beliau pulang kembali saat berkunjung ke Aceh dalam rangka menyukseskan tabligh akbar di beberapa masjid seputaran Banda Aceh.
Dari info yang beredar, pihak penyelenggara tidak mendapat izin dari MPU Aceh, karena MPU telah mengeluarkan putusan bahwa seluruh masyarakat Aceh beraqidah Ahlussunnah Waljamaah. Hal ini terkesan agak sedikit ekstrim memang, sehingga perdebatan tentang ini juga tidak pernah habisnya. Namun jika dilihat sejarah, sebenarnya persoalan itiqad Ahlussunnah Waljamaah ini memang sudah diatur sejak dahulu masyakat Aceh. Sudah disusun dan dirumuskan sedemikian rupa oleh para ulama terdahulu dan termaktub dalam kitab Qanun Meukuta Alam.
Kitab Qanun Meukuta Alam ini merupakan pegangan segala tata cara berkehidupan masyarakat Aceh baik dalam sisi sosial, ekonomi, politik dan keagamaan yang sudah dipakai sebagai ideologi masyarakat Aceh sejak zaman pemerintahan Sulthan Iskandar Muda, turun temurun kepada raja-raja atau sulthan berikutnya.
Maka tidak heran, jika masyarakat Aceh memang agak sedikit sensitif dalam persoalan perbedaan paham keagamaan. Notabene masyarakat Aceh berpaham dan bermadzhab Syafi’i, dan tetap mengakui dan menghormati mazhab selain syafii, namun terkadang tata laksana ibadah yang berbeda dari mazhab yang empat ini dapat menimbulkan keributan apalagi jika masyarakat tidak teredukasi dengan baik faham keagamaannya.
Fatwa haram game 
Belum reda perdebatan persoalan pembubaran pengajian ustaz Firanda, Aceh kembali menjadi perbincangan nasional bahkan internasional dengan keluarnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang haramnya game online bernama PUBG. Game PUBG ini merupakan sejenis game peperangan yang dikemas senyata mungkin dan dapat dimainkan secara online di android maupun di laptop/komputer.

Game ini sendiri sebenarnya masih baru, bahkan belum sampai dua tahun, namun popularitasnya sangat terkenal di seluruh dunia karena banyaknya para penggemar game ini dari berbagai usia dan kalangan.
Beberapa waktu lalu, perdebatan tentang fatwa haram atau tidaknya game ini sudah pernah dibahas oleh MUI pusat. Namun kemudian tidak jadi diharamkan, apalagi setelah terjadi musyawarah dengan perwakilan pihak perusahaan game tersebut. Akan tetapi berbeda kondisi di Aceh, Kamis, 20 Juni 2019, MPU Aceh setelah menggelar musyawarah dengan para ahli, menetapkan fatwa bahwa game PUBG dan sejenisnya haram.
Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku H. Faisal Ali atau yang akrab disapa sebagai Lem Faisal mengatakan bahwa fatwa haram ini baru saja dikeluarkan dan diharap semua masyarakat Aceh mematuhinya, namun beliau menyebutkan belum ada aturan yang mengarah pada hukuman cambuk atau hukuman lainnya. Baru sebatas fatwa yang harus dijaga dan dihormati bersama dan didukung oleh berbagai pihak.
Banyak media yang kemudian langsung membahas persoalan keharaman game ini setelah fatwa MPU Aceh, bahkan media sekelas CNN menyebutkan MUI kembali mempertimbangkan fatwa haram PUBG setelah Aceh. Media Okezone juga memuat hal yang serupa, detik, kumparan, kompas, tribunnews, dan masih ada banyak media besar lainnya di Indonesia yang memuat berita tentang hal ini.
Fatwa ini juga disambut dengan beragam komentar oleh netizen di seluruh Indonesia, namun umumnya masyarakat Aceh menyetujui fatwa tersebut karena mengingat untuk menyelamatkan generasi Aceh dari ketagihan dan perilaku abnormal lainnya yang diakibatkan oleh gandrungnya bermain game. Apalagi disinyalir bahwa game ini mengandung unsur kekerasan bagi anak-anak di bawah umur.
Ragam fenomena unik dari isu-isu yang menasionalkan Aceh ini sebenarnya banyak hikmah yang dapat kita ambil sebagai masyarakat Aceh secara khusus, rakyat Indonesia secama umumnya. Pertama, Aceh sebenarnya masih menjadi permata khusus bagi Indonesia, sebuah daerah yang menjadi patron perjuangan, patron keagamaan, dan patron pendidikan karakter bagi daerah lainnya.
Kedua, watak orang Aceh memang terkenal keras, namun pada dasarnya sangat penyayang, santun, peduli dan menjunjung kebaikan dan kemaslahatan bagi sesama, hanya saja konflik pernah mendidik Aceh untuk berjaga-jaga, berhati-hati. Ketiga, kecintaan pada agama merupakan segala-galanya bagi rakyat Aceh, atas nama agama dan adat budaya yang telah menyatu di dalamnya, rakyat Aceh rela melakukan dan mengorbankan apapun untuk memperjuangkannya.
Maka tidak muluk, dari isu-isu yang tercipta di Aceh akhir-akhir ini, kita berharap, semoga ke depan Aceh dapat menjadi rule (model) bagi daerah lainnya dalam segala hal kebaikan.
SHARE